matraciceni.com

Buruh Keluhkan Lokasi Rumah Murah Jokowi Jauh, Ini Kata BP Tapera

Bank Tabungan Negara (BTN) terus menggenjot penyaluran kredit rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Per November 2023, outstanding KPR subsidi BTN mencapai Rp 162 triliun atau tumbuh 12,3% dibandingkan November 2022 sebesar Rp 144 triliun. Pengembangan perumahan subsidi itu rata-rata dibangun diatas areal bekas persawahan.
Foto: Rachman_punyaFOTO

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) merespons terkait jauhnya lokasi perumahan subsidi yang dikeluhkan buruh. Keluhan itu disampaikan oleh Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pemilihan lokasi perumahan subsidi telah melalui pertimbangan beberapa hal, seperti harga tanah hingga persetujuan bangunan gedung (PBG). Dia menyebut komponen tanah harus 40% dari harga tertinggi rumah subsidi.

"Komponen tanah 40% dari harga rumah, sementara rumah subsidi ada ketentuan harga tertinggi dari PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," kata Heru kepada , Kamis (27/6/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Harga tertinggi rumah subsidi tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Adapun harga batas jual rumah subsidi untuk wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2024 sebesar Rp 166 juta.

ADVERTISEMENT

Untuk Wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun tahun 2024 sebesar Rp 182 juta. Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 173 juta untuk tahun 2024.

Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2024 sebesar Rp 185 juta. Lalu untuk wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan untuk tahun 2024 sebesar Rp 240 juta.

"Rumah subsidi ada ketentuan harga tertinggi dari PUPR yakni Rp 166 juta untuk Jawa, kecuali Jabodetabek, Kalimantan Rp 182 juta, Sulawesi Rp 173 juta, Maluku Rp 185 juta dan Papua Rp 240 juta untuk rumah Tapak," jelasnya.

Selain itu, dia bilang pihaknya juga harus melihat kemampuan pengembang di masing-masing daerah. Apakah dapat menyesuaikan harga standar tertinggi rumah subsidi atau tidak.

"Iya tentunya begitu, sesuai kemampuan pengembang di masing-masing daerah untuk menyesuaikan harga standar tertinggi," imbuhnya.

Dia menambahkan dari Januari sampai pertengahan Juni 2024, realisasi rumah KPR Subsidi FLPP sebesar 82.946 unit. Sementara, untuk KPR Tapera PNS mencapai 2.231 unit.

Heru menegaskan pihaknya telah menyediakan lebih dari 11 ribu pilihan lokasi perumahaan pada tahun 2023. Dia bilang masyarakat bisa mengajukan KPR dan memilih lokasi sesuai dengan minat masing-masing.

"Di tahun 2023 ada lebih dari 11 ribu pilihan lokasi perumahan. MBR memilih lokasi rumahnya melalui aplikasi Sikasep, Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan. Sampai Januari pertengahan Juni 2024 sudah terealisasi 82.946 unit rumah KPR Subsidi FLPP dan 2.231 unit KPR Tapera untuk PNS," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menyoroti terkait perumahan program rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berakhir kosong tanpa penghuni, seperti Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Dia menilai rata-rata lokasi perumahan subsidi jauh dari lokasi tempat kerja. Bahkan ada yang memakan waktu perjalanan sampai 3 jam. Menurutnya, hal tersebut tidaklah efektif. Dia bilang seharusnya perumahan dapat dijangkau dengan kalangan buruh.

"Jadi perumahan KPR subsidi itu sebenarnya memang ada, tapi itu rata-rata jauh dari tempat kerja buruh. Jadi, perjalanan sampai 2-3 jam itu kan gak efektif dan efisien. Artinya tuntutan kita itu perumahan harus dijangkau kalangan buruh," jelasnya.

Dia menyebut setidaknya lokasi perumahan dapat diakses transportasi dengan mudah. Dengan begitu, buruh tidak memakan waktu lama ke tempat bekerja.

"Artinya harus terintegrasi dengan tempat kerjanya, akses transportasi dan fasilitas mudah," imbuhnya.

(rrd/rir)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat