Kawasan kumuh disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting di tengah masyarakat RI. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS mencatat, 32 juta dari total 75 juta rumah tangga di Indonesia tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Panangian Simanungkalit. Menurutnya, hal ini selaras dengan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Di kumuh-kumuh itu kan sumbernya stunting. Jadi itu yang harus diperbaiki, direnovasi (lewat program 3 juta rumah)," kata Panangian, ditemui di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Panangian mengatakan nantinya program tersebut tidak hanya berfokus kepada pembangunan tetapi juga renovasi hunian. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah hunian layak huni. Namun memang jumlah spesifik berapa hunian yang akan direnovasi belum ditetapkan.
Di sisi lain, dalam pemerintahan yang akan datang juga wacananya akan dibentuk Kementerian Perumahan. Adapun sebelumnya, persoalan perumahan digabung dengan pembangunan infrastruktur di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Pemisahan Kementerian PU dan Perumahan itu salah satu tujuan revisi undang-undang tentang kementerian itu. Kan ada penambahan tugas dan 10 tahun terakhir semua sudah mengatakan banyak hal yang tidak bisa dikoordinasikan dengan baik karena nggak fokus . Sementara selama ini PU terlalu berat kerjaannya, apalagi ada IKN," jelasnya.
Selaras dengan hal ini, Panangian telah mengusulkan agar nantinya dilibatkan lulusan-lulusan sarjana baru (fresh graduate) dalam pengawas perbaikan rumah. Nantinya, tenaga-tenaga teknis ini akan dikoordinasikan di Bawah kementerian baru tersebut.
"Nanti dilihat sanitasinya, ketinggian rumah, luas ruangan per orang, kan ada standarisasinya. Mereka (fresh graduate) yang melakukan itu, dipantau kementerian yang baru tadi. Mereka kan yang baru-baru juga sulit cari kerja, dengan demikian pemerintah bisa kasih tanda bahwa mereka experience di penataan Kawasan kumuh itu," ujarnya.
(shc/kil)