matraciceni.com

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyangkut ketepatan penggunaan anggaran pencegahan stunting di daerah. Disebutkan, ada anggaran yang digunakan untuk kepentingan program, salah satunya untuk pagar puskesmas.

Budi Gunadi mengatakan, anggaran pencegahan stunting dari pemerintah pusat terbilang cukup besar. Oleh karena itu, tantangannya ialah dalam hal pemanfaatannya secara efektif.

"Memang anggaran stunting, anggaran pemerintah itu sebenarnya cukup besar. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan efektif itu tantangannya, dan kaku kan birokrasi ini, spendingnya kemana, seperti apa pelaporannya," kata Budi Gunadi, di Kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, ditulis Rabu (8/5/2024).

Di sisi lain, Budi mengapresiasi program pencegahan stunting yang berjalan di bawah kerja samanya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ia melihat program tersebut patut untuk ditiru dan direplikasi pemerintah, khususnya dalam pengoptimalan anggaran.

Hal ini terlihat dari Apindo yang mampu menjalankan program ini dengan anggaran yang jauh lebih kecil dibandingkan pemerintah, yakni sebesar Rp 50 miliar, namun dampaknya luar biasa. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan untuk Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Kemenkes mencapai Rp 1,9 triliun.

"Ini bisa jadi pembanding bagi kita, punya anggaran sebesar ini (besar) hasilnya sebesar ini (kecil), sedangkan Apindo anggarannya sebesar ini (kecil) hasilnya ternyata besar sekali, sehingga kita bisa belajar dengan Apindo," ujar dia.

"Apindo tuh tadi aku lihat angkanya kaget juga (Rp 50 miliar), bisa turunnya demikian drastis. Padahal anggarannya jauh di bawah anggaran yang sudah kita punya," sambungnya.

Menurutnya, pihak swasta memiliki efisiensi dan kecepatan yang jauh lebih baik dalam pemanfaatan anggaran. Oleh karena itu, ia berharap model pengelolaan dana ini bisa ditiru oleh pemerintah.

"Modelnya kayak gimana, nah akan di-replicate oleh pemerintah. Kalau perlu dibantu juga oleh Apindo (penerapan model), sehingga penggunaan dana kita yang kurang efisien bisa jadi pagar seperti yang dibilang Pak Jokowi itu, benar-benar semuanya bisa tersalurkan tepat sasaran," kata dia.

Budi Gunadi juga meminta bantuan kepada Apindo untuk mereplikasi dan memperluas program ini hingga ke 12 provinsi. Dalam hal ini, dari semula 1.000 posyandu sebagai target, harapannya bisa mencapai 10.000 posyandu.

"Aku minta tolong, di-replicate-nya jangan 1.000 (posyandu) dong, minimal 10.000 (posyandu)," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, pernyataan tentang anggaran stunting digunakan untuk pagar puskesmas disinggung oleh Jokowi dalam sambutannya di acara Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) 2024 beberapa waktu lalu.

Di hadapan para kepala daerah, mulanya Jokowi menekankan soal rancangan kerja pemerintah harus tepat sasaran dan strategis. Dengan begitu, kata Jokowi, anggaran dapat dimanfaatkan tepat sasaran.

Kemudian, ia mengungkap temuan rencana anggaran yang mulanya ditujukan untuk penanganan stunting, namun malah digunakan untuk hal lain yang tidak berhubungan. Namun Jokowi tak merinci lebih lanjut di mana temuan itu terjadi.

"Jangan sampai ada saya lihat anggaran untuk stunting diberikan ke puskesmas jadinya (dibuat membangun) pagar puskesmas. Ada, jangan bilang nggak ada, ada. Nggak ada hubungannya stunting sama pagar," kata Jokowi, Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Atas hal ini, Jokowi mengingatkan para kepala daerah untuk membenahi rencana program kerjanya. Ia menekankan, program kerja yang dibuat harus seirama antara pusat dan daerah, berorientasi hasil dan tepat sasaran.