matraciceni.com

Bulog Jamin Rantai Pasok Beras di Indonesia untuk Jaga Ketahanan Pangan

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi
Foto: Bulog-Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi

Jakarta -

Seorang ekonom dan pencetus teori keunggulan komparatif David Ricardo, menulis buku dengan judul 'Principles of Political Economy and Taxation'. Menurut David, negara sebaiknya berfokus pada produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah daripada negara lain.

Dengan berfokus pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, negara dapat meningkatkan efisiensi, margin keuntungan dan memperoleh hasil material yang lebih tinggi.

Tak ayal teori ini banyak diterapkan oleh berbagai negara di dunia. Bahkan, banyak brand ternama berbondong-bondong memproduksi barangnya di negara-negara berkembang seperti Vietnam, Myanmar, Sri Lanka dan lain-lain. Hal ini dilakukan karena ingin mengejar biaya produksi yang lebih murah, sehingga margin yang diperoleh bisa optimal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjelaskan, pemerintah melalui penugasan ke Perum Bulog akan mulai menerapkan hal tersebut seiring dengan kerja sama ekonomi dan investasi pangan yang sedang dijajaki dengan negara Kamboja.

"Kami siap melaksanakan penugasan tersebut, termasuk melakukan komunikasi dengan beberapa pelaku usaha beras di Kamboja. Hal ini bukan hanya tentang memperluas jangkauan geografis, tetapi juga tentang mewujudkan keunggulan kompetitif rantai pasok beras sehingga ketahanan pangan di Indonesia dapat terwujud," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/6/2024).

ADVERTISEMENT

Menjadi pemimpin rantai pasok pangan terpercaya adalah salah satu visi transformasi Perum Bulog yang dicanangkan baru-baru ini. Dengan 57 tahun pengalaman di distribusi pangan, tak pelak lagi Perum Bulog menjadi pemimpin rantai pasok pangan, terutama beras, di Indonesia.

Namun, sepanjang sejarahnya kerap kali Perum Bulog diterpa oleh berbagai rumor seperti isu impor, kerjasama ekonomi dan investasi pangan. Hal ini dikarenakan masyarakat masih membutuhkan edukasi dan informasi yang mumpuni mengenai rantai pasok pangan. Termasuk pada mekanisme ekspor impor, di mana terdapat istilah despatch dan demurrage, yang sedang menjadi perbincangan hangat di beberapa pemegang kebijakan pangan saat ini.

Sejalan dengan itu, salah satu pakar pangan Indonesia Tito Pranolo menjelaskan bahwa sebenarnya demurrage dan despatch adalah hal yang lumrah terjadi dalam penanganan barang impor.

"Demurrage adalah denda keterlambatan bongkar, sedangkan despatch adalah bonus yang diberikan karena bongkar barang terjadi lebih cepat. Jadi sebenarnya tidak lengkap membahas demurrage tanpa membahas despatch juga. Karena tentunya keduanya pernah dialami oleh Perum BULOG sebagai operator pelaksana penerima mandat impor beras dari pemerintah dan selama ini Perum BULOG tidak pernah membebani masyarakat karenanya," sambungnya.

Tito menambahkan, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya demurrage. Termasuk keterlambatan kirim barang oleh pemasok maupun keadaan iklim. Krisis iklim ini juga pernah dikemukakan oleh Direktur The Climate Reality Project Indonesia sekaligus Ketua Omar Niode Foundation Amanda Katili Niode.

"Saat ini kita sedang berada di tengah-tengah polikrisis, di mana satu krisis saling mempengaruhi krisis lainnya, seperti krisis ekonomi, krisis iklim, krisis pangan dan lain-lain sehingga kita tidak bisa melihat hanya sebagai satu persatu masalah, tapi semua saling terkait, serta dampaknya terhadap manusia itu sangat besar. Tapi memang yang paling menjadi sorotan saat ini adalah perubahan iklim," ucap Amanda.

Sementara itu Pakar Hukum dan Politisi dari PAN Shanti Dewi Mulyaraharjan mengutarakan, pemegang kebijakan juga harus ikut mendorong pihak penegak hukum yang mulai terlibat dalam isu demurrage yang terjadi.

"Sebaiknya lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk menanyakan isu ini ke Bapanas dan Perum Bulog terlebih dahulu, mengenai isu terkait. Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Memang diperlukan transparansi serta kronologi yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," tambahnya.

Direktur Transformasi& Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska memastikan, melalui berbagai upaya yang dilakukan, Perum Bulog menjamin dan memastikan rantai pasok pangan tetap terjaga demi ketahanan pangan nasional.

"Perubahan fungsi Perum Bulog dari masa ke masa, tidak merubah komitmen kami untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya. Kami juga terus menerus meningkatkan pelayanan kami sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami," tutup Sonya.

Simak juga Video: Jokowi Tunjuk Luhut Urus Bulog untuk Akuisisi Perusahaan Beras di Kamboja

[Gambas:Video 20detik]



(ega/ega)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat