matraciceni.com

Telat Bongkar Muat 490 Ribu Ton Beras Impor, Bulog Kena Denda

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/5/2024). Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA FOTO/Yudi Manar/rwa.
Ilustrasi beras impor (Foto: ANTARA FOTO/Yudi Manar)

Jakarta -

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka-bukaan adanya denda yang akan ditanggung Perum Bulog akibat sempat terlambatnya bongkar muat sebagian dari 490 ribu ton beras impor di pelabuhan Tanjung Priok.

Bayu mengakui memang sempat ada keterlambatan bongkar muat beras impor di pelabuhan. Karena keterlambatan bongkar muat itu, Perum Bulog akan dikenakan denda, namun Bayu belum mengatakan potensi denda yang akan ditanggung perusahaan.

"Yang masuk 490 ribu ton, itu jumlahnya, tetapi sudah masuk. Tetapi dihitung nilai nggak sampai 3% (dendanya). Itu menurut saya demurrage (biaya kelebihan waktu berlabuh) biasa, itu biaya biasa karena tertunda harusnya kapalnya 5 hari sandar selesai, oh ternyata harus nambah 1 hari lagi," kata dia ditemui di DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bayu juga mengatakan keterlambatan bongkar muat itu bukan karena ada kewajiban Bulog mengimpor dengan kontainer. Ia menjelaskan salah satu penyebab keterlambatan bongkar muat biasanya karena cuaca.

"Atau ini hujan, tutup dulu nggak jadi, berhenti dulu bongkarnya karena hujan jadi tertunda. Nggak ada (aturan pakai kontainer), siapa bilang," jelas dia.

ADVERTISEMENT

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Bayu juga mengatakan belum ada nilai denda yang akan ditanggung oleh Perum Bulog akibat keterlambatan bongkar muat tersebut. Saat ini soal nilai masih dalam proses penghitungan.

"Demurrage jadi biaya yang sudah diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor. Berapa biaya persisnya? Masih diperhitungkan. Karena ada negosiasi mana yang bisa diasuransikan dan mana yang tidak, mana yang harus tanggung jawab shipping, dan lainnya dan mana yg dinegosiasikan dengan Pelindo. Dua, biaya demurrage adalah jadi konsekuensi dari impor-ekspor," jelas dia.

Dalam keterangan tertulis, sejak awal tahun hingga Mei 2024, 490 ribu ton beras impor itu sudah selesai bongkar muat atau masuk ke Indonesia. Bayu mengakui bahwa ada keterlambatan bongkar kapal pada Januari hingga Maret.

"Pada bulan Januari hingga Maret memang ada proses bongkar kapal yang berjalan cukup lama karena curah hujan masih tinggi, namun proses pembongkaran telah diselesaikan. Beberapa kasus masalah keterlambatan juga sudah diatasi, sehingga saat ini sudah tidak ada antrian kapal beras di Pelabuhan Tanjung Priok maupun antrian truk truk beras di gudang Jakarta," ujar Bayu.

(ada/das)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat