Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) buka suara terkait penerapan iuran Tapera yang akan ditunda. Iuran Tapera ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang penerapannya berlaku pada tahun 2027.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya tengah memfinalisasi rencana penerapan aturan tersebut. Dia memastikan pihaknya akan hati-hati dalam membuat skema 'wajib' nantinya.
"Kami sendiri sedang finalisasi dan kita sangat hati-hati betul dari amanat Ombudsman nanti, yang menerjemahkan kata wajib dalam kepesertaan ini," kata Heru usai menghadiri pertemuan dengan Ombudsman Indonesia, Jakarta, Senin (10/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Harus menyebut masih ada beberapa hal yang perlu dibereskan secara internal sebelum membuat skema potongan wajib. Langkah pertama yang perlu dilakukan pihaknya yakni membangun model bisnis hingga membuat tata kelola yang baik dan transparan. Hal tersebut harus melalui persetujuan dari kementerian/lembaga terkait.
Pihaknya juga harus membuat kesiapan-kesiapan sebelum mulai penarikan potongan, seperti sistemnya hingga sumber daya manusia. Apalagi dia bilang BP Tapera sendiri masih kekurangan tenaga manusia. Saat ini, BP Tapera di Jakarta baru mempunyai 197 pegawai.
Di sisi lain, dia juga harus membangun kepercayaan masyarakat kepada BP Tapera. Untuk itu, dia menegaskan pada tahun 2027 nanti tidak semua pekerja wajib dikenakan potongan. Potongan tersebut akan dikenakan secara bertahap.
"Lalu terkait apakah di 2027? Ya kita nggak bisa pastikan, ada achievement yang harus kami tuju dulu sebelum kita mendapatkan trust untuk memulai penarikan, itu pasti secara gradual, nggak mungkin secara semuanya, gimana caranya, instrumen utk memotong bareng-bareng kan pasti susah, kesiapan bp tapera dari sisi sistem IT, SDM pendukungnya," jelasnya.