Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hari ini, Senin (24/6/2024) mengungkap bahwa program makan bergizi gratis Prabowo Subianto akan dianggarkan Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Lantas, berapa anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) di zaman presiden terpilih itu?
Ditemui usai melakukan rapat bersama Badan Anggaran (Banggar), Airlangga tidak mengungkap berapa anggaran untuk pembangunan IKN di RAPBN 2025. Ia hanya menjelaskan hal itu secara normatif.
"Tentu kalau anggaran semuanya ada dan di bahas di dalam Banggar, kita tunggu saja. Detailnya itu nanti akan masuk di RUU (APBN)," ucap Airlangga di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, (26/4/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, Airlangga menjamin bahwa pembangunan IKN pasti akan masuk dalam RAPBN 2025. Sebab, hal tersebut merupakan amanat undang-undang. "Ya, kan itu sudah amanat UU," tegasnya.
Tapi, Airlangga tidak menjawab ketika ditanya jika pemerintahan Prabowo-Gibran bakal menggelontorkan anggaran Rp 16 triliun untuk IKN pada 2025. Ia mengatakan bahwa pembahasan mengenai hal itu akan berproses di DPR. "Lihat pembahasan di DPR," ucapnya.
Sebelumnya berdasarkan catatan , Airlangga mengatakan bahwa pemerintah telah bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto dan timnya membahas kondisi perekonomian terkini dan RAPBN 2025. Mereka membahas berbagai hal seperti kondisi perekonomian maupun RAPBN 2025.
Airlangga pun mengatakan, pada prinsipnya Prabowo dan timnya menyetujui hal-hal yang telah dibahas dalam pertemuan tersebut. Airlangga juga mengatakan, program unggulan Prabowo salah satunya makan bergizi gratis masuk dalam RAPBN 2025 dengan alokasi Rp 71 triliun.
"Pada prinsipnya beliau telah pahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas di dalam rapat termasuk salah satunya terkait dengan hubungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan. Salah satunya tentu Program Bergizi Gratis yang sudah dialokasikan dalam anggaran RAPBN 2025 sekitar Rp 71 triliun. Tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya," terangnya di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Simak juga Video: Penjelasan Sri Mulyani soal Program Makan Bergizi Gratis Rp 71 T
[Gambas:Video 20detik]