Pemerintah China menjanjikan dukungan sebesar 300 miliar yuan atau setara Rp 660 triliun (kurs Rp 2.200) untuk menggeber sektor properti di negara itu yang saat ini dalam kondisi krisis. Dukungan akan diberikan melalui Bank Rakyat Tiongkok kepada lembaga keuangan untuk dipinjamkan kepada BUMN.
Sebagaimana dilansir dari CNBC International, Senin (20/5/2024), sejumlah langkah diumumkan Deputi Gubernur Bank Rakyat Tiongkok Tao Ling pada hari Jumat pekan lalu, menandai upaya terbaru Beijing untuk mengatasi permasalahan di sektor real estat yang sangat besar.
Dana tersebut digelontorkan agar perusahaan-perusahaan pelat merah itu membeli apartemen yang belum terjual dan telah dibangun. Hal ini sebagai upaya membantu pengembang mendapatkan sumber dana tambahan untuk menyelesaikan pembangunan properti pra-penjualan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perusahaan real estat kemudian dapat menggunakan dana yang diperoleh dari penjualan tersebut untuk menyelesaikan pembangunan apartemen lainnya," kata Tao Ling.
Sementara itu, Wakil Direktur Administrasi Regulasi Keuangan Nasional Xiao Yuanqi mengatakan, bank komersial sebelumnya juga telah turun tangan dalam membantu menangani masalah properti pra-penjualan ini. Telah diberikan pinjaman sebesar 935 miliar yuan untuk menyelesaikan pembangunan proyek yang masuk daftar putih sejak program tersebut diluncurkan pada bulan Januari. Kini akhirnya pemerintah turun tangan sebagai pembeli pilihan terakhir.
"Pembelian persediaan perumahan oleh pemerintah dapat menyuntikkan lebih banyak likuiditas kepada pengembang, yang kemudian dapat memiliki lebih banyak sumber daya untuk penyediaan perumahan," Larry Hu.
"Pada tahap ini, yang melaksanakan kebijakan tersebut adalah BUMN dan pemerintah daerah, namun sumber daya mereka mungkin terlalu terbatas untuk dapat mempengaruhi tingkat makro. Nantinya, kita mungkin akan melihat lebih banyak upaya dari pemerintah pusat," sambungnya.
Sebelumnya pada Jumat lalu, Wakil Perdana Menteri He Lifeng bicara pada pertemuan konferensi nasional tentang kepastian penyelesaian dan pengiriman rumah pra-penjualan, menurut media pemerintah. Dalam kesempatan itu, Bank Rakyat Tiongkok juga menghapus batas bawah suku bunga hipotek, dan menurunkan rasio uang muka minimum untuk pembeli rumah pertama dan kedua.
Menyelesaikan masalah real estat China membutuhkan waktu yang cukup lama. Di antara sejumlah tantangan bermunculan beberapa waktu ke belakang, Profesor Keuangan Universitas Tsinghua Zhu Ning menilai, pemerintah daerah masih memiliki sumber daya fiskal yang terbatas, sehingga membatasi jumlah yang dapat mereka beli.
"Mungkin ada beberapa rent seek dan moral hazard dalam menentukan apa yang harus dibeli dan apa yang harus diloloskan," kata Zhu.
Menurutnya, hal ini dikecualikan bila calon pembeli rumah merasakan adanya perubahan serius pada harga rumah. Namun ia menilai harga rumah saat ini masih terlalu mahal untuk pendapatan rumah tangga atau pendapatan sewa.
(shc/rrd)