matraciceni.com

Pemerintah tengah menyiapkan produk yang akan memudahkan para pekerja informal mulai dari honorer, ustaz, hingga ojek online (ojol) untuk membeli rumah murah. Program tersebut ialah Rumah Tapera, yang merupakan buah kerja sama antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Lalu, apa saja syarat bagi para pekerja yang berminta?

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan, salah satu syarat utamanya ialah pekerja tersebut termasuk ke dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal Rp 8.000.000. Selain itu, program juga diperuntukan bagi mereka yang belum memiliki rumah.

"Syaratnya kan yang penting maksimal penghasilan Rp 8.000.000 rupiah suami-istri. Ini diatur malah maksimalnya, malah bukan minimal," kata Nixon, saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

Aturan tersebut sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Tapera. Nixon mengatakan, syarat ini juga termasuk untuk para pekerja informal. Ke depan, spek rumah yang memenuhi syarat dengan ketentuan diharapkan dapat diatur juga.

"Kalau melihat angsurannya, yang tadi kita katakan cuma Rp 1.045.000. Jadi kalau income Rp 3.000.000 sebulan atau sekitar itu tuh sudah bisa layani dan itu pasti angka UMR saja di Jabodetabek sudah di atas Rp 4.000.000. Jadi sangat bisa masuk," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menjelaskan, banyak di antara para pekerja mandiri atau informal ini yang tidak memiliki penghasilan tetap. Artinya, penghasilannya bisa mingguan bahkan harian. Para pekerja yang belum bankable ini pun tidak perlu khawatir. Pihaknya menyiapkan skema nabung rutin sehingga mereka bisa memperoleh akses ke pembiayaan.

"Nabung di kami (BP Tapera) dan BTN, 3 bulan jadi bankable, karena BTN jadi tahu 'oh ini kemampuan menabung sekian'. Baru diberi fasilitas," katanya.

Adapun fasilitas pembiayaan yang dimaksud ialah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sedangkan untuk berapa besar tabungan per hari yang minimal disetorkan ke BTN, Adi mengatakan hal ini akan menyesuaikan. Biayanya pun terbilang cukup murah dan terjangkau.

"Segmen dari pekerja mandiri ini ialah yang berpenghasilan tidak tetap seperti wiraswasta, UMKM, ustadz dan penceramah, serta pekerja tidak tetap seperti pekerja honorer," kata Adi.

"Kalau sesuai dengan peraturan, minimal ya sehari itu kalau Rp 3.000, sebulan Rp 90.000," tambahnya.

Adi mengatakan, lewat program ini peserta akan mendapatkan akses pembiayaan rumah yang murah dalam bentuk kredit perumahan rakyat (KPR) dalam bentuk DP 1% dari harga rumah dan bunga flat 5% hingga 20 tahun.

Pihaknya bersama BTN kini juga tengah mendorong pelaksanaan program ini dengan harapan dapat membantu mempermudah para pekerja informal MBR untuk pembelian rumah murah. Langkah ini pun diwujudkan salah satunya lewat jalinan kerja sama dengan PP Muhammadiyah.

Lewat kerja sama ini, diharapkan dapat terserap sebanyak 5.000 rumah untuk pekerja informal Muhammadiyah. Namun untuk tahap awalnya penyaluran rumah ditargetkan mencapai 2.000 unit untuk tahun ini. Selain dengan Muhammadiyah, pihaknya akan mendorong kerja sama dengan pihak-pihak lainnya, termasuk NU.

"Baru terserap 400-an (lewat program). Mudah-mudahan dengan hari ini bisa bergulir banyak ya," ujarnya.