Kabar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sektor tekstil hingga garmen menjadi sorotan BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pihaknya telah meminta kantor wilayah (Kanwil) di daerah berkomunikasi langsung dengan perwakilan pengusaha.
"Kami meminta seluruh kanwil di Jawa untuk berkomunikasi dengan 3 perusahaan besar di masing-masing daerah di sektor garmen, tekstil, dan alas kaki. Kami bicara dengan 57 perusahaan dengan 361 ribu peserta aktif. Ini mewakili 21% populasi pekerja di sana," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).
Hasilnya, ditemukan bahwa 53% pengusaha mengaku mengalami penurunan pesanan. Kondisi ini berdampak pada turunnya jam kerja hingga efisiensi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, kata dia, sebanyak 43% perusahaan mengaku mulai mengalami peningkatan pesanan. Peningkatan ini kebanyakan dialami pengusaha industri kulit dan alas kaki.
"Tapi sudah ada perusahaan yang mengalami peningkatan pesanan 43%. Tadi kita lihat industri kulit dan alas kaki sudah ada peningkatan. Lalu hanya sedikit yang masih membahas pandemi Covid-19 (4,17%)," jelas dia.
Anggoro memaparkan, perusahaan-perusahaan tersebut punya sejumlah harapan kepada pemerintah. Beberapa di antaranya terkait kemudahan perizinan, aturan upah minimum, ketersediaan bahan baku, pelatihan sumber daya manusia hingga insentif pajak.
"Mereka punya 5 aspirasi. Mereka sampaikan agar bisa survive mereka butuh kemudahan perizinan bagi para investor agar tak kalah bersaing dengan negara berkembangh lainnya. Kedua, penetapan upah minimum yang tak membebani perusahaan," sebutnya.
"Ketiga, ketersediaan bahan baku yang mudah dan murah. Isu ini juga penting bagi mereka. Keempat, peningkatan pelatihan dan kemampuan kerja. Kelima insentif pajak," tutup Anggoro.
Simak juga Video 'Warga Denpasar Kaget, Bikin SIM Kini Wajib Pakai BPJS':
[Gambas:Video 20detik]