Pusat Data Nasional (PDN) sempat diserang ransomware. Banyak data-data penting dikunci dan tak bisa diakses sehingga membuat layanan publik terganggu.
Berkaca kejadian ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta semua kementerian dan lembaga melakukan backup atau pencadangan datanya dari PDN.
Tujuanya unutuk mengantisipasi serangan siber seperti yang terjadi beberapa waktu lalu dan melumpuhkan layanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup," tegas Hadi lewat keterangannya di Instagram @hadi.tjahjanto, Senin (1/7/2024).
Hadi juga menambahkan BSSN akan meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan sistem keamanan data PDN ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan. BSSN juga diminta mengaktifkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang akan dimonitor.
"Apabila ada notifikasi yang disampaikan namun tidak ada aksi. Nantinya komando kendali itu mudah merespons apabila terjadi permasalahan. Kita juga mengimbau kepada user nanti akan kita berikan satu edaran agar penggunaan password oleh para user ini juga harus tetap hati-hati tidak sembarangan dan akan dimonitor oleh BSSN," beber Hadi.
Pemerintah sendiri menegaskan masalah yang terjadi pada Pusat Data Nasional akan selesai ditangani bulan Juli ini.
(hal/hns)