Pemerintah Myanmar menangkap 11 orang yang terdiri dari pedagang beras, bos pabrik dan pengecer hingga empat orang eksekutif jaringan supermarket atas dugaan menjual beras dengan harga jauh di atas ketentuan.
Melansir dari Reuters (1/7/2024), 11 orang tersebut diduga telah menaikkan harga beras sebesar 31-70% dari tingkat yang ditentukan pemerintah setempat. Dalam hal ini, satu orang pelaku merupakan warga negara Jepang.
Satu orang warga asal Negeri Sakura ini merupakan anggota eksekutif dari Aeon Orange, perusahaan patungan antara Aeon Co Jepang dengan Creation Myanmar yang berbasis di Yangon. Karenanya pemerintah Jepang juga turut aktif dalam mengawal kasus ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah Jepang bermaksud untuk terus mengambil langkah-langkah yang tepat sambil mendesak pemerintah setempat agar dia (satu warga negaranya itu) dibebaskan lebih awal," kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, kepada wartawan di Tokyo.
Sementara itu, seorang pemilik penggilingan padi di Myanmar mengatakan permasalahan tersebut terjadi bukan karena kurangnya pasokan ataupun stok beras mereka. Namun lebih karena pemerintah setempat ingin membatasi harga tanpa melihat biaya produksi yang diperlukan.
"Myanmar masih punya banyak beras. Situasi ini terjadi karena pemerintah ingin membatasi harga," kata orang itu yang tidak ingin disebutkan namanya kepada Reuters.
Belum lagi menurutnya banyak bisnis di sektor pangan khususnya beras sedang mengalami kesulitan akibat ketidaksesuaian antara nilai tukar mata uang asing resmi dengan harga pasar gelap yang mengatur sebagian besar transaksi, seperti pembelian bahan bakar dan pupuk impor.
"Merupakan kerugian bagi kami jika menjual beras dengan harga standar pemerintah," tegasnya lagi.
Perlu diketahui, selama bertahun-tahun kurs mata uang Myanmar di pasar gelap jauh lebih tinggi dibandingkan kurs referensi bank sentral negara itu yang masih berada di 2.100 nyat per dolar. Padahal di pasar gelap nilai mata uang tersebut mencapai rekor terendah sekitar 4.500 nyat terhadap dolar pada akhir Mei.
Artinya para petani harus mengeluarkan uang lebih banyak saat membeli pupuk yang sebagian besar merupakan produk impor. Sedangkan mereka hanya bisa menjual beras dengan mata uang lokal yang jika dihitung belum tentu cukup untuk menutup modal mereka.
(fdl/fdl)