PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) disingkat SMF, buka-bukaan alasan pihaknya meminta Rp 1,89 triliun penyertaan modal negara (PMN). Menurut SMF, triliunan anggaran tersebut diperlukan untuk membantu program Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (LFPP).
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, awalnya menjelaskan bahwa kondisi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah terbangun (backlog) di Indonesia saat ini mencapai 9,9 juta rumah. Pemerintah pun menghadirkan program KPR LFPP untuk mengatasi hal tersebut. SMF terlibat dalam KPR LFPP dengan porsi pembiayaan 25% dari kebutuhan dana untuk keseluruhan program.
Total 25% itu mencapai angka Rp 7,02 triliun untuk 2024. Karenanya, Ananta menjelaskan total Rp 1,89 triliun PMN yang diajukan pihaknya seluruhnya bakal dikhususkan untuk program KPR LFPP. Sementara sisanya bakal diperoleh dengan mengeluarkan surat utang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PMN adalah RP 1,89 triliun sisanya SMF akan mengambil meminjam dari capital market yaitu mengeluarkan surat utang. PMN 100% dedicated hanya untuk KPR LFPP bukan untuk komersial," kata Ananta di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).
Sejak menggarap KPR LFPP pada 2018, Ananta menjelaskan pihaknya telah menyalurkan dana Rp 21,46 triliun yang terdiri dari Rp 9,33 triliun dana PMN serta Rp 12,31 triliun dana utang. Total Rp 21,46 triliun tersebut disalurkan untuk program KPR FLPP dengan jumlah hampir 600 ribu rumah. Untuk 2024, Ananta mengatakan bahwa total Rp 1,89 triliun yang diperoleh pihaknya diproyeksikan untuk 166 ribu unit rumah dengan skema KPR LFPP.
Dengan PMN, Ananta mengatakan bahwa kondisi keuangan SMF bakal lebih baik. Total aset perusahaan, liabilitas, dan pendapatan perusahaan bakal meningkat tipis. Sama halnya dengan laba bersih, dengan PMN laba bersih SMF pada 2024 diproyeksi mencapai angka Rp 492 miliar, sementara tanpa PMN Rp 486 miliar.
Adapun berdasarkan hasil analisis kelayakan, Ananta menuturkan bahwa PMN Rp 1,89 triliun akan membuat SMF bisa menurunkan beban fiskal pemerintah lewat program KPR LFPP.
"Untuk analisis secara ekonomis, secara IRR dengan discount rate 4,45% blended cost IMF IRR-nya adalah 9,61% sedangkan NPV-nya positif Rp 998 miliar. Artinya memang hal ini menunjukkan investasi secara PMN secara ekonomi layak untuk dijalankan. Kesimpulan adalah penyaluran KPR LFPP diperlukan untuk 166 ribu unit," imbuhnya.
"Untuk itu kami mohon usulan Rp 1,89 triliun yang diajukan perseroan dapat disetujui dalam rangka program KPR LFPP untuk 166 ribu unit rumah," pungkasnya.
(das/das)