Microsoft dituding melanggar undang-undang anti monopoli oleh Uni Eropa karena menggabungkan aplikasi Teams dengan aplikasi bisnis lainnya. Jika terbukti benar, raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) ini terancam didenda besar-besaran.
Dilansir dari CNN, Rabu (26/6/2024), Microsoft bisa didenda sebesar 10% dari pendapatan perusahaannya yang mencapai US$ 211 miliar atau Rp 3.460 triliun (kurs Rp 16.400) secara global. Dengan asumsi itu, denda yang diterima perusahaan bisa sekitar US$ 21 miliar atau Rp 344 triliun.
Pengumuman ini muncul sehari setelah regulator UE menuduh Apple melanggar Undang-Undang Pasar Digital di kawasannya. Apple yang membantah melakukan kesalahan juga menghadapi denda besar jika tuduhan tersebut terbukti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisi Eropa yang merupakan badan eksekutif UE, membuka penyelidikan terhadap praktik perangkat lunak Microsoft hampir setahun yang lalu. Tindakan ini dilakukan menyusul keluhan pada tahun 2020 yang disampaikan aplikasi pesaing Teams, Slack.
Slack menuduh Microsoft menggabungkan Teams ke dalam perangkat lunak Office, sehingga menyulitkan Slack bersaing dengan Microsoft. Sebagai informasi, aplikasi Teams memungkinkan penggunanya untuk mengirim pesan, panggilan suara, dan rapat video.
Komisi Eropa juga menunjukkan kekhawatiran yang sama dengan Slack. "Kami khawatir bahwa Microsoft mungkin memberikan keunggulan yang tidak semestinya pada produk komunikasinya, Teams, dibandingkan pesaingnya, dengan mengaitkannya ke aplikasi bisnis lainnya," kata kepala kompetisi UE Margrethe Vestager dalam pernyataannya.
"Mempertahankan persaingan dalam alat komunikasi dan kolaborasi jarak jauh sangatlah penting, karena ini mendorong inovasi di pasar-pasar tersebut. Jika terkonfirmasi, tindakan Microsoft akan dianggap ilegal berdasarkan aturan persaingan kami," tambahnya.
Microsoft dituding memaksa penggunanya menyimpan aplikasi Teams secara otomatis, sepaket dengan produk Office 365 dan Microsoft 365.
(ily/rrd)