Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan belanja subsidi akan dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Belanja subsidi akan diarahkan untuk subsidi energi dan non energi.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan kebijakan subsidi akan diarahkan untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung UMKM dan petani.
"Untuk pengelolaan subsidi kami memikirkan atau ingin mengusulkan untuk kita memfokuskan diri kita pada stabilisasi harga dan menjaga daya beli, serta untuk mendukung UMKM dan petani," kata Isa dalam rapat panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu belanja yang eksisting adalah subsidi energi yang terdiri dari BBM, LPG dan listrik. Hanya saja dalam pelaksanaannya disebut menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adanya risiko contingent liabilities karena kebijakan penyesuaian harga atau tarif belum dapat dilaksanakan sehingga muncul kompensasi kepada badan usaha.
Selain itu, tantangan lain terkait tingginya harga komoditas sehingga menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi energi. Ketepatan sasaran juga masih menjadi pekerjaan rumah dalam pelaksanaan program subsidi energi ini.
"LPG, Solar masih didistribusikan secara terbuka, ini perlu menjadi perhatian. Kalau kita bisa memperbaikinya sehingga lebih tepat sasaran, ini bisa menjadi area untuk efisiensi yang kita upayakan," beber Isa.
Untuk subsidi non energi, pemerintah mendorong produktivitas pangan dan mendukung UMKM serta petani. Daftar subsidi yang akan didorong adalah subsidi pupuk, subsidi untuk transportasi umum, subsidi bunga kredit program, serta subsidi pajak.
Isa menyebut subsidi pupuk akan diarahkan untuk komoditas prioritas tinggi. Selain itu, subsidi bunga kredit program dilakukan untuk meningkatkan daya saing UMKM, serta menyediakan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Ini sebetulnya secara tujuan baik dan mungkin kita perlu pertahankan, namun dalam ketepatan pensasaran dan modelnya untuk kemudian tidak membuat orang jadi manja dan terlena pada subsidi-subsidi seperti ini, mungkin kita perlu perbaiki sehingga kita bisa memastikan penggunaan subsidi itu bisa efektif dan efisien," pungkas Isa.
Anggaran Belanja Subsidi
Pada 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi Rp 286 triliun. Anggaran tersebut terbagi untuk subsidi energi sebesar Rp 189,1 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp 96,9 triliun.
Anggaran subsidi cenderung meningkat sejak empat tahun terakhir. Pada 2020 jumlahnya Rp 196,2 triliun, menjadi Rp 242,1 triliun di 2021, Rp 252,8 triliun di 2022, Rp 269,6 triliun di 2023 dan Rp 286 triliun di 2024.
Sampai April 2024, realisasi belanja untuk subsidi mencapai Rp 51,8 triliun atau turun 16,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut terdiri dari subsidi energi Rp 42,4 triliun dan subsidi non energi Rp 9,4 triliun.
Adapun realisasi subsidi itu terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang disalurkan sebanyak 4,3 juta kiloliter (KL). Kemudian subsidi LPG 3 kg direalisasikan sebanyak 2 juta metrik ton dan subsidi listrik disalurkan kepada 40,3 juta pelanggan.
Sementara untuk subsidi non energi yang terdiri dari kredit usaha rakyat (KUR) disalurkan oleh perbankan mencapai Rp 90,5 triliun. Realisasi itu tumbuh 68,7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
(aid/ara)