Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan arah kebijakan belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Salah satu program yang tetap dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah belanja subsidi.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, belanja subsidi akan diarahkan untuk subsidi energi dan non-energi. Kebijakan subsidi akan diarahkan untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung UMKM, dan petani.
"Untuk pengelolaan subsidi kami memikirkan atau ingin mengusulkan untuk kita memfokuskan diri kita pada stabilisasi harga dan menjaga daya beli, serta untuk mendukung UMKM dan petani," kata Isa dalam rapat panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, (25/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isa mengatakan, salah satu belanja yang eksisting adalah subsidi energi yang terdiri dari BBM, LPG, dan listrik. Hanya saja dalam pelaksanaannya disebut menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adanya risiko contingent liabilities karena kebijakan penyesuaian harga atau tarif belum dapat dilaksanakan sehingga muncul kompensasi kepada badan usaha.
Selain itu, tantangan lain terkait tingginya harga komoditas sehingga menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi energi. Ketepatan sasaran juga masih menjadi pekerjaan rumah dalam pelaksanaan program subsidi energi ini.
"LPG, Solar masih didistribusikan secara terbuka, ini perlu menjadi perhatian. Kalau kita bisa memperbaikinya sehingga lebih tepat sasaran, ini bisa menjadi area untuk efisiensi yang kita upayakan," tuturnya.
Untuk subsidi non-energi, pemerintah mendorong produktivitas pangan dan mendukung UMKM, serta petani. Daftar subsidi yang akan didorong adalah subsidi pupuk, subsidi untuk transportasi umum, subsidi bunga kredit program, serta subsidi pajak.
Isa menyebut, subsidi pupuk akan diarahkan untuk komoditas prioritas tinggi. Selain itu, subsidi bunga kredit program dilakukan untuk meningkatkan daya saing UMKM, serta menyediakan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Ini sebetulnya secara tujuan baik dan mungkin kita perlu pertahankan, namun dalam ketepatan pensasaran dan modelnya untuk kemudian tidak membuat orang jadi manja dan terlena pada subsidi-subsidi seperti ini, mungkin kita perlu perbaiki sehingga kita bisa memastikan penggunaan subsidi itu bisa efektif dan efisien," pungkas Isa.
(aid/ara)