Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai tidak perlu membuat lembaga baru untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Sebab program tersebut bisa saja dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Pernyataan ini dilontarkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti. Ia mengatakan pembentukan lembaga atau badan baru tidak diperlukan karena kebijakan moneter dan fiskal perlu diperketat. Efisien anggaran dinilainya kini menjadi prioritas.
"Kalau adanya badan baru yang mengelola makan (bergizi) gratis, artinya itu kan menambah anggaran rutin lebih besar ya, untuk belajar pegawai, pemeliharaan gedung, dan macam-macam gitu," kata Esther usai agenda Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2024: Presiden Baru, Persoalan Lama di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Esther, Prabowo sebaiknya menunjuk Kemensos dan Kemenkes jadi pelaksana karena bentuk program makan bergizi gratis mirip dengan bantuan sosial (Bansos). Kemenkes sendiri dinilainya perlu dilibatkan karena program itu berkaitan dengan gizi.
"Sudah saatnya ya, integrasi policy, koordinasi policy itu harus diketatkan mengingat kondisi ekonomi yang ke depan ini masih relatively sulit ya buat Indonesia," jelasnya.
Sebelumya berdasarkan catatan , Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka disebut bakal membuat lembaga baru bernama Badan Gizi Nasional buat mengeksekusi program makan bergizi gratis. Informasi ini diungkap Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Panangian Simanungkalit.
Panangian mengatakan Badan Gizi Nasional merupakan instansi baru yang tengah disiapkan pembentukannya. Instansi inilah yang akan menjadi badan penugasan untuk program makan gratis tersebut.
"Sedang jalan kan. Itu juga merupakan suatu badan yang baru," kata Panangian, ditemui di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).
Namun ia belum dapat memastikan apakah instansi ini murni diisi dengan orang-orang baru atau mengambil dari badan serupa lainnya.
"Saya kira kalau Pak Prabowo lebih suka sesuatu yang lebih fresh. Bahwa nanti ada kombinasi tentu sebagai lembaga, tapi lebih fresh beliau itu maunya," ujarnya
Lebih lanjut ia menjelaskan, nantinya instansi ini akan berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lembaga-lembaga desa lainnya. Dengan demikian, di dalamnya tidak akan ada intervensi dari pengusaha-pengusaha besar.
(das/das)