Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan belanja pemerintah pusat (BPP) naik signifikan sejak pandemi COVID-19. Untuk itu, pihaknya mendorong adanya efisiensi atau penghematan belanja program non prioritas.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan berbagai tantangan ke depan masih kompleks. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan beberapa arah kebijakan BPP, pertama efisiensi belanja non prioritas.
"Kalau ada ruang belanja-belanja di luar prioritas nasional, kita harus lakukan efisiensi yang sangat tajam sehingga kita bisa memastikan prioritas nasional menjadi pilihan yang lebih besar atau signifikan daripada non prioritas," kata Isa dalam rapat panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isa mengungkapkan bahwa BPP naik signifikan terutama sejak pandemi COVID-19. Diharapkan efisiensi belanja dapat dilakukan mulai 2025.
"Tahun 2023 kita sudah mencoba lakukan normalisasi, tapi 2024 karena ada pemilu dan sebagainya kita mengalami kenaikan lagi. Mudah-mudahan 2025 karena pemilu sudah berakhir, kita dapat melakukannya dengan baik. Seharusnya kita bisa normalisasi kembali belanja-belanja kita," harap Isa.
"Dengan demikian bisa memberikan perhatian yang lebih baik untuk pembangunan, pertumbuhan dan lain-lain selagi memberikan perhatian atau porsi yang cukup untuk keperluan stabilisasi ketahanan kita," tambahnya.
Usulan kedua untuk arah kebijakan belanja pemerintah era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah belanja modal yang didorong untuk mendukung transformasi ekonomi. Ketiga, melakukan upaya transformasi subsidi dan belanja perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berkeadilan.
"Keempat adalah meningkatkan kualitas belanja untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tutur Isa.
Lihat juga Video: Banggar DPR Tak Keberatan Anggaran Makan Bergizi Capai Rp 71 T
[Gambas:Video 20detik]