Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran program makan bergizi gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto belum ditetapkan ke kementerian atau lembaga (K/L) tertentu. Saat ini masih sebatas dicadangkan di Bendahara Umum Negara (BUN).
Sri Mulyani mengatakan perlu didetailkan lagi pelaksanaan program makan bergizi gratis oleh tim Prabowo. Yang jelas, pemerintahan saat ini hanya mengalokasikan Rp 71 triliun untuk tahap awal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
"Jadi nanti kami akan lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu. Apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana, eksekutornya siapa, itu nanti akan menetapkan bagaimana alokasi Rp 71 triliun. Kalau belum, ya berarti dia dicadangkan dalam BUN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani menyebut pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025 masih akan terus berlangsung hingga Presiden Joko Widodo membacakannya di DPR RI pada 16 Agustus 2024.
"Ada yang tadi menyebutkan bisa saja dalam BUN tapi ini kan masih sampai dengan pertengahan Agustus RUU itu disusun," ucap Sri Mulyani.
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menambahkan, rincian dari program makan bergizi gratis belum ditetapkan Prabowo. Pemerintahan mendatang masih meramu kebijakan itu lebih detail.
"Semua pertanyaan mengenai total jumlah, prosesnya seperti apa dan sebagainya, ini sedang dipikirkan secara internal. Saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu. Setelah siklus APBN ini selesai, di sana kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis menyangkut program tersebut," tuturnya dalam kesempatan yang sama.
(aid/ara)