Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengungkap bahwa program presiden terpilih Prabowo Subianto bakal dianggarkan sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Dirinya pun mengungkap alasan program itu membutuhkan anggaran puluhan triliun.
Ditemui usai melakukan rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Airlangga awalnya mengatakan bahwa Rp 71 triliun muncul berdasarkan kalkulasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama tim transisi pemerintahan Prabowo Subianto. Ia mengatakan jumlah Rp 71 triliun diperoleh lewat tiga indikator.
"Itu kalkulasi berdasarkan prioritas daerah, kemudian indeks, dan jumlah," ucap Airlangga di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, Airlangga tidak menjelaskan lebih rinci indeks apa yang digunakan. Dia juga tidak menuturkan daerah mana saja yang menjadi prioritas program makan bergizi gratis.
Tapi, Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan bahwa salah satu wilayah yang akan menjadi fokus dari program makan bergizi gratis adalah daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar. "Salah satunya (3T)," tuturnya.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah telah bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto dan timnya untuk membahas kondisi perekonomian terkini dan RAPBN 2025. Mereka membahas berbagai hal seperti kondisi perekonomian maupun RAPBN 2025.
Airlangga pun mengatakan, pada prinsipnya Prabowo dan timnya menyetujui hal-hal yang telah dibahas dalam pertemuan tersebut. Airlangga juga mengatakan, program unggulan Prabowo salah satunya makan bergizi gratis masuk dalam RAPBN 2025 dengan alokasi Rp 71 triliun.
"Pada prinsipnya beliau telah pahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas di dalam rapat termasuk salah satunya terkait dengan hubungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan. Salah satunya tentu Program Bergizi Gratis yang sudah dialokasikan dalam anggaran RAPBN 2025 sekitar Rp 71 triliun. Tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya," terangnya di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
(das/das)