matraciceni.com

Tim Prabowo Belum Bisa Ungkap Skema Makan Bergizi Gratis, Ini Alasannya

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan tim Prabowo menggelar konpers terkait kondisi fundamental ekonomi terkini serta RAPBN 2025.
Thomas Djiwandono/Foto: Grandyos Zafna

Jakarta -

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono, belum bisa bicara panjang lebar mengenai program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Thomas saat merespons pertanyaan media terkait total kebutuhan program Makan Bergizi Gratis hingga skema penyalurannya.

Dia mengatakan, berbagai hal terkait Makan Bergizi Gratis itu masih dipikirkan secara internal.

"Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan program Makan Bergizi tadi, saya rasa banyak sekali hal yang teknis. Dalam hal ini yang saya bisa katakan di sini adalah semua pertanyaan mengenai total jumlah, mengenai prosesnya seperti apa, dan sebagainya itu yang saya bisa katakan, ini sedang dipikirkan secara internal," terangnya di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024),

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan, pihaknya belum memberikan penjelasan lebih jauh karena harus melewati siklus APBN terlebih dahulu. Menurutnya, jika siklus APBN sudah dilewati, pihaknya akan memberikan penjelasan lebih jauh mengenai program Makan Bergizi Gratis tersebut.

"Namun saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya, karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu. Setelah siklus APBN ini selesai di sana kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis yang menyangkut program tersebut," terangnya.

ADVERTISEMENT

Sebagai informasi, berdasarkan komunikasi dengan presiden terpilih, telah disepakati jika program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pertama yakni 2025 dimulai dengan alokasi anggaran Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025.

Anggaran untuk Makan Bergizi Gratis masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan KEM-PPKF bersama DPR yaitu defisit RAPBN 2025 antara 2,29% sampai dengan 2,82% PDB.

(acd/ara)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat