Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa meminta target defisit APBN 2025 turun menjadi 1,5% sampai 1,8%. Alasannya untuk mengakomodir program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto pun buka suara merespons hal itu. Airlangga awalnya menampik jika saat ini fenomena banyaknya pagu anggaran indikatif di berbagai kementerian yang dipotong buat mengakomodir program pemerintahan Prabowo Subianto.
Sebab menurut Airlangga setiap kementerian mempunyai programnya sendiri, berbagai anggaran itu pun sedang dibahas DPR lewat Badan Anggaran (Banggar).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu itu jadi program di kementerian masing-masing, dan masing-masing kementerian ada menterinya, dan masing-masing menteri punya programnya. Itu dibahas antara kementerian dengan mitranya di DPR, dan itu masuk ke Badan Anggaran (Banggar)," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (17/6/2024).
"Masalah defisit masih dalam pembahasan Banggar kita tunggu sampai selesai," jelasnya.
Berdasarkan catatan , sejumlah pagu indikatif kementerian yang turun di 2025 adalah Kementerian Investasi/BKPM yang ditetapkan sebesar Rp 681,8 miliar atau lebih kecil dari anggaran 2024 sebesar Rp 1,2 triliun. Adapun kementerian lainnya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mendapatkan pagu indikatif Rp 6,45 triliun di 2025, ini turun jika dibandingkan tahun anggaran 2024 yang berkisar di angka Rp 7,1 triliun.
Lagi-lagi menjawab hal tersebut, Airlangga mendampik bahwa turunnya berbagai anggaran kementerian untuk membiayai program pemerintahan Prabowo Subianto salah satunya makan siang gratis. Ia menjelaskan bahwa pembahasan masih bergulir di DPR.
"Itu dibahas di DPR kita tunggu saja," jawab Airlangga.
Diberitakan sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menurunkan target defisit APBN 2025 menjadi 1,5% sampai 1,8%. Angka tersebut di bawah angka defisit yang disampaikan Sri Mulyani, yaitu 2,45% sampai 2,82%.
"Kami berharap Bu Menkeu dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, kita inginkan defisit itu bisa lebih turun lagi, antara 1,5% sampai 1,8%, sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintah yang akan datang," ujar Suharso dalam rapat kerja dengan XI di DPR RI, Rabu (6/5/2024).
Dengan adanya ruang fiskal, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan lebih leluasa menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN melalui APBN Perubahan (APBN-P). Lewat penurunan defisit, kata Suharso, pemerintah akan merasionalkan belanja negara serta memaksimalkan penerimaan negara.
(hns/hns)