Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bantuan sosial (bansos) untuk korban judi online tidak ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini merespons pernyataan korban Judi online bisa menjadi penerima bantuan sosial (bansos).
Pernyataan tersebut dilontarkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi beberapa waktu lalu
"Tidak ada dalam anggaran yang ada sekarang," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (17/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menjelaskan terus berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) selaku instasi yang turut menaungi bansos.
Oleh sebab itu, jika ada usulan terkait program pemberian bansos untuk korban judi onlinem disebutnya bisa dibahas dengan kementerian terkait.
"Koordinasi tentu, kalau ada usulan program dibahas dengan kementerian teknis," ucapnya.
Sebelumnya, pada Jumat (14/6), Airlangga sempat mengatakan bahwa korban Judol tidak mendapatkan fasilitas bantuan dari pemerintah. Pasalnya mereka tak sama seperti pengemudi ojek online (Ojol).
"Wah kalau judi online itu Judol namanya. Kalau Judol tidak dapat fasilitas seperti Ojol," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2024).
Isu mengenai bansos untuk korban Judol sendiri awalnya ramai dibahas karena pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy. Muhadjir menyebut banyak korban judi online yang menjadi orang miskin. Pihaknya mengaku sudah banyak mendampingi orang miskin baru dari korban-korban judi online.
Bahkan beberapa di antaranya disebut sudah ada yang masuk daftar penerima bantuan sosial di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini merupakan kewenangan Kementerian Sosial yang berada di bawah Kemenko PMK.
"Ya kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini. Misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos ya," kata Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).
"Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk melakukan pembinaan dan memberi arahan," tutur Muhadjir.