Kepala Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan pihaknya mendapat permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan audit mendalam pada tata kelola Pusat Data Nasional (PDN). Diketahui, PDN baru saja diserang ransomware yang membuat data-data penting di dalamnya tak bisa diakses.
Arahan ini diberikan kepada Yusuf Ateh dalam Rapat Internal yang membahas Pusat Data Nasional yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Yusuf Ateh bilang pihaknya akan fokus melakukan audit pada pengelolaan dan pembuatan Pusat Data Nasional sekaligus urusan pendanaannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Yusuf Ateh ditemui usai rapat, Jumat (28/6/2024).
Sejak minggu lalu, Pusat Data Nasional terkena gangguan akibat serangan siber ransomware. Peretas membekukan data-data yang ada dan tak bisa diakses. Pemerintah mengungkapkan peretas minta tebusan Rp 131 miliar agar data bisa dipulihkan.
Serangan ke PDN ini diketahui usai ada gangguan di sistem keimigrasian. Ditjen Imigrasi menyampaikan serangan ke PDN mengakibatkan layanan keimigrasian terganggu pada Kamis 20 Juni yang lalu.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan sebanyak 210 data instansi pemerintah terdampak serangan peretas. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan instansi pemerintah yang diserang termasuk pemerintah di daerah.
"Dari data yang terdampak ada 210 instansi, baik itu di pusat maupun daerah. Tadi, (Ditjen) Imigrasi berhasil melakukan relokasi dan menyalakan layanannya. Kemudian, LKPP sudah on, Kemenko Marves juga ada perizinan sudah on, dan (Pemerintah) Kota Kediri sudah on, dan yang lainnya lagi dalam proses. Jadi, kita memigrasi data-datanya," ujar Semuel di Gedung Kementerian Kominfo.
(hal/kil)