matraciceni.com

Program tabungan perumahan rakyat (Tapera) terus menuai respons negatif dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, aturan tersebut mewajibkan adanya potongan sebesar 2,5% gaji pekerja baik swasta maupun PNS dan 0,5% ditanggung perusahaan.

Potongan tersebut dinilai menambah beban, baik dari pekerja maupun pengusaha. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komite IV DPD RI perwakilan Provinsi Jawa Tengah Casytha Kathmandu.

"Pajak yang ditanggung pengusaha sudah banyak ditanggung pekerja sudah banyak tambah Tapera tambah 3%, pengusaha 0,5% dan pekerja 2,5%. Artinya cost bagi bahan baku tambah karena biaya operasional tambah belum lagi aturan halal," kata Casytha dalam Rapat Kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2024).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan anggaran sejak tahun 2015 untuk program perumahan rakyat. Dia menyebut dari tahun 2015 sampai 2024 telah mengucurkan anggaran Rp 228,9 triliun.

"APBN telah hadir untuk perumahan rakyat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kan itu yang ingin kita capai. Kita akan menggunakan APBN. Jadi total kehadiran APBN utk bantu sektor perumahan terutama MBR dari 2015 hingga 2024 sudah Rp 228,9 triliun" kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut anggaran untuk perumahan rakyat itu dialokasikan ke beberapa layanan, seperti subsidi uang muka rumah, subsidi suku bunga, hingga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Langkah ini diambil agar bank-bank memberikan angsuran kredit murah kepada MBR.

"Jadi, semenjak 2015 kita masukkan Rp 13,3 triliun itu dari pembangunan rumah susun dana bergulir FLPP sebanyak Rp 5,1 triliun, subsidi uang muka Rp 220 miliar, subsidi suku bunga, plus dananya sendiri yang bergulir untuk menciptakan likuiditas," jelasnya.

Dia merinci tahun 2016, alokasi anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 15,52 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 18 triliun, tahun 2019 sebesar Rp 18,81 triliun. Tahun 2020, anggarannya naik menjadi Rp 24,19 triliun.

Kemudian untuk tahun 2021, naik lagi menjadi Rp 28,95 triliun. Untuk tahun 2022 naik sebesar Rp 34,15 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp 31,88 triliun.

"Tahun 2024 ini di dalam APBN ada Rp 28,85 triliun. Sangat besar kalapun dibandingkan dengan 3% tadi, seperti yang disampaikan Bu Casytha menurut estimasi mereka akan kumpulkan sampai Rp 50 triliun sampai 10 tahun yang akan datang apabila dilaksanakan. APBN sebenarnya sudah hadir dan dana ini tidak hilang," terangnya.

Sri Mulyani menegaskan pihaknya memahami beban masyarakat. Dia berkomitmen untuk terus mengurangi penderitaan masyarakat dengan berbagai cara melalui APBN.

"Jadi saya tekankan, kami memahami beban masyarakat dan pakai APBN juga ingin mengurangi beban masyarakat melalui berbagai cara. Kalau perumahan adalah tadi lebih dari 228 T yang sudah dimasukkan dan sekarang dana FLPP sudah lebih dari 105 triliun yang memutar menjadi Rp 167 T bagi MBR," pungkasnya.

Simak Video 'Tepis Isu Dana Bapertarum Raib, Ombudsman Beri Penjelasan':

[Gambas:Video 20detik]