Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan BUMN siap memasok kebutuhan energi, baik listrik dan gas untuk kantor-kantor pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk upacara 17 Agustus di ibu kota baru.
Hal ini diungkapnya saat mengecek kesiagaan berbagai perusahaan negara dalam memenuhi beragam fasilitas penunjang utama untuk pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada Sabtu (29/6/2024).
"Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan kesiapan BUMN dalam memasok kebutuhan energi, baik listrik dan gas untuk kantor-kantor pemerintahan di IKN," tulis Kementerian BUMN di akun instagram resmi, Selasa (2/7/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian BUMN kemudian merinci kesiapan sejumlah BUMN di IKN. Pertama, PLN siap menggunakan PLTS di IKN guna menyuplai listrik sebanyak 10 MW dari kapasitas sebesar 50 MW, Gas Insulated Substation (GIS) 150 KV dengan kapasitas 2x60 MVA, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan 9 unit gardu hubung serta gardu distribusi. Kebutuhan daya total venue utama rangkaian upacara HUT RI berjumlah sebesar 1,5 MW, PLN pun menjamin keandalan back up suplai berupa genset dan UPS.
Kemudian PT Telkom, yang bertanggung jawab dalam urusan telekomunikasi, menyiapkan jaringan Fixed Broadband (FBB) di 10 lokasi di IKN dan Jakarta dengan total kapasitas backbone mencapai 200 Gbps serta 34 BTS Telkomsel untuk mobile broadband (2G, 4G, 5G). FBB dapat melayani 35 ribu pelanggan dengan kehandalan prima.
"Karena acara HUT RI terlaksana bersamaan di IKN dan Jakarta, Telkom juga berkewajiban memastikan pelaksanaan TV Pool berlangsung mulus sehingga komunikasi interaktif antara Istana Presiden IKN dan Istana Merdeka Jakarta tidak mengalami kendala," jelas Kementerian BUMN.
Adapun keberadaan BUMN Karya, dijelaskan Kementerian BUMN bertugas dalam kesediaan beragam fasilitas fisik untuk Istana Presiden yang sudah mencapai 77,9% dan Kawasan Rumah Tapak Jabatan Menteri yang terdiri dari 36 unit.
Selain itu, BUMN Karya lainnya yakni PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. juga bertanggung jawab dalam pembangunan Gedung Sekretaris Presiden yang telah mencapai 91,12 persen, Kementerian Koordinator 3 yang meliputi bidang politik dan keamanan (80,14%), serta Kementerian Koordinator 4 yang mencakup bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (85,22%).
(das/das)