Pemerintah menganggarkan sebanyak Rp 40 triliun untuk membangun infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam APBN 2024. Namun hingga saat ini, baru Rp 5,5 triliun yang digunakan. Sebagai pelaksana proyek, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal kabar tersebut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah mengatakan bahwa serapan anggaran masih minim karena proyek infrastruktur di IKN berjalan bertahap dan memerlukan waktu. Untuk berbagai proyek yang baru dikontrak, ia menjelaskan bahwa serapan anggaran tidak mungkin langsung maksimal karena bisa bermasalah.
"Misal yang baru kontrak enggak mungkin langsung serapannya banyak. Mungkin nanti kalau ada progres dia mengikuti. Karena kalau belum apa-apa duitnya ditarik dulu kan masalah nanti," ucap Zainal di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (28/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk proyek yang sudah lama dikontrak, ia menjamin bahwa realisasi anggaran pasti tinggi. Salah satunya pembangunan IKN Batch 1 yang terlaksana mulai 2020 sampai Maret 2023.
Proyek itu mempunyai total 40 paket dengan total pagu terkontrak atau pekerjaan fisik dengan nilai mencapai Rp 24,8 triliun. Pembanguannya meliputi Istana Presiden dan lapangan upacara, Sumbu Kebangsaan Tahap I, dan Bendungan Sepaku Semoi.
"Kalau Batch I progres sudah tinggi. Pasti nariknya (realisasi anggarannya) tinggi," jelas Zainal.
Walhasil meski realisasi belanja 2024 masih minim, Zainal memastikan bahwa pembangunan IKN masih berjalan sesuai target. "Masih sesuai jadwal. Nature-nya (tren realisasi serapan anggaran) memang begitu," imbuhnya.
Sebelumnya berdasarkan catatan , serapan anggaran untuk total Rp 40 triliun anggaran pembangunan IKN baru mencapai angka Rp 5,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran itu dibagi dua kegunaan.
Pertama untuk pembangunan fisik, dari total anggaran Rp 36,7 triliun baru terpakai Rp 3,4 triliun untuk pembangunan kawasan Istana dan kantor kementerian, rumah susun ASN, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.
"Tahun ini dari Rp 40 triliun yang tadi saya sampaikan baru dibayarkan Rp 5,5 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (27/6/2024).
Anggaran juga digunakan untuk pembangunan jalan tol, jembatan, bandara VVIP, dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi. Kedua, adalah pembangunan non fisik yang dianggarkan Rp 3,3 triliun baru terpakai Rp 2 triliun. Mulai untuk perencanaan koordinasi kegiatan, pemetaan dukungan pengamanan, dan operasional Otorita IKN.
(das/das)