Komisi VI DPR hari ini, Senin (10/6) mempertanyakan dampak proyek Rempang Eco City terhadap Indonesia. Kepala BP Batam Muhammad Rudi, pun memberi jawaban soal hal tersebut.
Anggota DPR Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Haris Turino awalnya meminta penjelasan kepada Kepala BP Batam Muhammad Rudi soal siapa yang sebenarnya diuntungkan dari proyek strategis nasional tersebut.
"Mungkin perlu dielaborasi Pak, sebenarnya siapa yang paling diuntungkan dari keberadaan Rempang Eco City? Apakah benar Indonesia atau investor asing?," kata Haris dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Anggota DPR Komisi VI Fraksi Partai Demokrat, Muslim, juga meminta penjelasan mengenai upaya yang dijanjikan pemerintah terhadap pembangunan rumah relokasi.
"Saya ingin melihat sejauh mana komitmen pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pengembangan kawasan rempang," ujarnya.
Dalam sesi tanggapan, Rudi pun tidak memberi jawaban langsung terhadap pertanyaan tersebut. Dia menjelaskan BP Batam akan memberi jawaban tertulis kepada DPR. Saat ditemui awak media usai RDP, barulah Rudi menjawab pertanyaan tersebut.
Menurut Rudi, BP Batam saat ini terus menggenjot pembangunan rumah relokasi bagi 961 kartu keluarga (KK) terdampak. Ia berjanji setidaknya setengah dari ratusan rumah itu rampung dibangun pada 2024.
"Tahun ini kita usahakan bisa setengahnya. Kita usahakan (setengah dari 961 rumah itu)," katanya.
Sedangkan soal pertanyaan Anggota DPR Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan, Haris Turino, Rudi mengatakan pemilik modal pasti mau memperoleh untung dengan menaruh investasi.
Menurut Rudi pemerintah memberi izin agar masyarakat juga merasakan manfaat dari proyek tersebut.
"Orang mau investasi mau untung, kenapa kita kasih, karena kita pasti mau untung juga untuk rakyat kita. Berarti dua-duanya, gitu lho," tegasnya.
(hns/hns)