BP Batam membeberkan progres pembangunan rumah bagi warga terdampak Rempang Eco-City. Hingga saat ini, baru empat rumah contoh yang baru dibangun, ratusan rumah pun dijanjikan rampung dibangun pada 2024.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi, awalnya menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa menyelesaikan rumah untuk 961 kartu keluarga (KK) terdampak karena faktor regulasi. Pihaknya harus mengikuti proses perubahan regulasi tentang peruntukkan tanah agar bisa membangun rumah.
"Saya kira kenapa belum selesaikan dengan cepat karena kita harus merubah salah satu (regulasi) tentang peruntukkan tanah. Yang hutan lindung menjadi area penggunaan lain (APL)," kata Rudi di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun demikian, Rudi kemudian menjelaskan bahwa proses perubahan regulasi itu berjalan cepat. Pihaknya kini sudah mengantongi izin APL dan sudah mengajukan izin Hak Pengelolaan (HPL) Kepada Kementerian ATR/BPN.
"Proses HPL, hak pengelolaan kepada BP sudah kita ajukan ke Menteri ATR juga sudah keluar," katanya.
Oleh sebab itu, Rudi menjanjikan bahwa hingga akhir tahun ini, setidaknya setengah dari total 961 rumah untuk KK terdampak bakal rampung. Ia mengatakan pihaknya berupaya segera menyelesaikan hal tersebut.
"Tahun ini kita usahakan bisa setengahnya. Kita usahakan (setengah dari 961 rumah itu)," pungkasnya.
Sebelumnya berdasarkan catatan , pemerintah dan BP Batam berupaya menghadirkan relokasi bagi masyarakat Pulau Rempang imbas pembangunan Rempang Eco-City. Kementerian PUPR bertugas menata kawasan tersebut, sedangkan BP Batam akan menyiapkan pembangunan hunian warga.
Rumah untuk warga yang direlokasi punya luas 500 meter dan akan diberikan sertifikat hak milik oleh Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Rumah untuk warga tersebut diperkirakan bernilai Rp 120 juta. Hingga saat ini, tercatat ada 961 KK yang terdampak proyek pengembangan Rempang Eco City tahap 1.
(das/das)