Pemerintah akan menambah 10% saham di PT Freeport Indonesia. Sejalan dengan itu, izin Freeport juga akan diperpanjang hingga 2061.
Lalu, apa untungnya penambahan saham ini buat Indonesia?
Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan, yang perlu dilihat bukanlah penambahan sahamnya. Dia menerangkan, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport berlaku hingga 2041. Artinya, kegiatan tambang Freeport juga akan berhenti termasuk penerimaan negara dan berbagai hal lainnya pada 2041.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berarti di 2041 kami berhenti, penerimaan negara juga berhenti, sekarang kan kira-kira US$ 3-4 miliar per tahun negara mendapatkan baik pajak, dividen, royalti dan lain sebagainya. Employment yang 32 ribu orang itu juga berhenti. Program community development yang jumlahnya Rp 1,5 triliun itu juga berhenti," katanya dalam program Big Cheese , Selasa (11/6/2024).
Dia mengatakan, sektor tambang berbeda dengan minyak dan gas bumi (migas). Saat kegiatan tambang berhenti, peralatan itu dibawa balik. Sementara, sektor migas menggunakan skema cost recovery di mana peralatan itu menjadi aset milik pemerintah.
"Jadi nggak ada diuntungkan kalau itu berhenti di 2041," katanya.
Lanjutnya, jika Freeport diberikan waktu lebih dari 2041, perusahaan bisa melakukan investasi dan eksplorasi untuk menemukan cadangan baru yang diyakini ada dan besar berdasarkan data-data yang dimiliki. Oleh karena itu, Tony mengatakan, alangkah baiknya jika izin Freeport diperpanjang.
"Supaya penerimaan negara yang jumlahnya US$ 3-4 miliar itu juga lanjut, employment yang jumlahnya 32 ribu orang juga itu berlanjut, program community development dan untuk daerah berlanjut, semuanya untung," katanya.
Ia menambahkan, rencana pemerintah tambah saham 10% pada Freeport bisa dilakukan. "Dan sudah masuk dalam framework agreement ya hal-hal yang sudah disepakati sama-sama," katanya.
Lihat juga Video 'Juni 2024, Smelter Kedua PT Freeport Indonesia Siap Beroperasi':
[Gambas:Video 20detik]