Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap masih ada Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 459,5 triliun. Ia menjelaskan awalnya SAL 2023 mencapai Rp 478,9 triliun.
"Terdapat penggunaan SAL sebagai sumber pendanaan APBN TA 2023 Rp 35,0 triliun. Sesudah memperhatikan SiLPA dan penyesuaian SAL, maka SAL akhir 2023 menjadi Rp 459,5 triliun," kata dia dalam rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
Sri Mulyani menjelaskan SAL tersebut menjadi instrumen sangat penting dalam pengelolaan APBN sebagai bantalan pengaman yang efektif di dalam melindungi APBN itu sendiri mapun melindungi perekonomian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Serta masyarakat terutama di tengah kondisi dunia yang penuh guncangan, tekanan, dan ketidakpastian dan juga apa yang sekarang terus terjadi dalam geopolitik tahu 2024," jelas dia.
Untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat Rp 19,4 triliun. Sri Mulyani menyebutkan SiLPA ini menurun signifikan jika dibandingkan dengan SiLPA 2022 yang mencapai Rp 130,6 triliun.
"Penurunan SiLPA menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR agar pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan besaran SiLPA yang minimal," jelas dia.
Angka SiLPA tersebut merupakan hasil dari defisit dan realisasi pembiayaan. Adapun realisasi pembiayaan 2023 Rp 356,7 triliun atau 74,32% dari rencana APBN sebesar Rp 479,9 triliun. Sri Mulyani menyebut realisasi pembiayaan ini menurun Rp 234,3 triliun atau 39,65% dibandingkan dengan realisasi pembiayaan 2022.
"Yang berhasil karena disebabkan karena terjadinya penurunan defisit dan pembiayaan yang sangat signifikan hal ini memperkuat posisi APBN, dan nilai Surat Berharga Negara, sehingga SBN yield suku bunga dapat ditekan dan spread terhadap suku bunga Amerika Serikat dapat diminimalkan, hal ini terjadi di tengah lonjakan suku bunga global yang luar biasa high for longer," jelasnya.
Sri Mulyani juga melaporkan posisi keuangan pemerintah dalam neraca per 31 Desember 2023 yang terdiri dari aset Rp 13.072,8 triliun, kewajiban Rp 9.536,7 triliun, dan posisi ekuitas negara Rp 3.536,1 triliun.
"Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset merupakan pertama kalinya terjadi sejak pelaporan keuangan berbasis akrual diterapkan. Hal ini tidak terlepas dari baiknya kinerja penerimaan yang diikuti dengan belanja pemerintah yang juga semakin berkualitas," pungkasnya.
(ada/ara)