Pengusaha menilai biaya logistik di Indonesia tinggi dan memberatkan. Bahkan pengusaha juga menyebut Indonesia sebagai negara dengan biaya logistik tertinggi di ASEAN.
Hal tersebut mengacu pada data World Bank Logistic Performance Index (LPI) Indonesia yang mencatatkan biaya logistik perdagangan Indonesia mencapai angka 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Posisinya jauh dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia (13%), China (16%) dan Singapura (8%).
Merespons hal tersebut, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Arif Suhartono mengatakan, nama Pelindo kerap terseret dalam setiap permasalahan biaya logistik. Padahal, kontribusi Pelindo dalam penetapan biaya logistik ini terbilang kecil, hanya sekitar 7% dari keseluruhan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu (Peran Pelindo) adalah 7% dari total. Lah saya bilang sama temen-temen, bagaimana cara Pelindo membantu kelancaran logistik? Seperti apa?," kata Arif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI di Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024).
Menurutnya, kontribusi Pelindo dalam menekan biaya logistik hanya dengan memperpendek port stay atau waktu sejak kedatangan hingga keberangkatan kapal. Berbeda dengan sisi cargo stay atau lamanya waktu barang di Pelabuhan, yang menurutnya bergantung pada pemilik barang tersebut.
"Pelindo itu cuma jagain, bongkarin, jagain kontainer. Selanjutnya yang punya bukain pintu. Jadi peran Pelindo sedikit sekali. Post clearance itu tergantung pemilik barang, nota dikeluarkan apa nggak, aduh kalo dikeluarkan saya harus siapin gudang," jelasnya.
Di samping itu, Arif menilai ada ketidaksesuaian antara data LPI World Bank dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini lah yang melatarbelakangi riset secara terpisah oleh pemerintah RI melalui STC Belanda. Dari sana, Bappenas merilis biaya logistik di Indonesia pada 2023 mencapai 14,29% dari PDB, bukannya 23,5%.
Hal serupa juga terjadi pada laporan Container Port Performance Index (CPPI) World Bank. Dalam CPPI ini, ada 5 pelabuhan yang masuk, antara lain Tanjung Priok, Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Panjang, dan Pelabuhan Surabaya.
Dalam data tersebut, Pelabuhan Tanjung Priok tercatat memegang peringkat nomor 281 sedunia. Merasa kondisi di lapangan tidak sesuai dengan laporan tersebut, pihaknya pun mengundang World Bank untuk melihat langsung.
"Akhirnya mereka jawab dengan bagus, 'Pak Arief i am not the expert of logistic'. Saya komplain, alhamdulilah baru 2 bulan lalu, Tanjung Priok dari 281 jadi nomor 23," ujar dia.
"Persepsi global terhadap Indonesia seperti angka 23,5% pun yang mereka akuin, itu bukan angka World Bank. Sampai hari ini, kita masih terngiang-ngiang bahwa Indonesia kok jelek amat. Ternyata Indonesia nggak sejelek itu. Tapi kadang persepsi sudah, muncul jadi selalu seperti itu," sambungnya.
Sebelumnya keluhan terkait biaya logistik mahal disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani. Menurutnya, dunia usaha di Indonesia kini masih penuh tantangan karena pelaku usaha terkendala faktor tingginya biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis (high cost of doing business).
"Jadi saya selalu masalahnya kalau saya lihat saat ini yang masih konsisten di Indonesia ini adalah high cost economy, hingga saat ini Indonesia masih menjadi negara dengan biaya logistik, biaya supply chain, biaya energi, biaya tenaga kerja, dan biaya pinjaman termahal diantara negara ASEAN," kata Shinta dalam agenda Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2024: Presiden Baru, Persoalan Lama di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).
(shc/fdl)