Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan banyak komunitas Family Office di dunia mengincar investasi ke Pulau Bali. Pemerintah sendiri menawarkan Family Office untuk melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.
Menurut Sandiaga sudah ada regulasi di IKN yang melancarkan penerapan Family Office di kawasan tersebut.
"Tadi di-review masalah regulasinya, di IKN sudah miliki itu, tapi yang banyak dapat permintaan dari komunitas family office ini justru Bali," sebut Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indonesia mengincar sekitar US$ 585 miliar dana kelolaan Family Office dunia. Jumlah itu bila dirupiahkan mencapai Rp 9.535 triliun (kurs Rp 16.300).
Menurut Sandiaga, hasil perhitungan terkini ada sekitar US$ 11,7 triliun dana kelolaan Family Office di dunia, Indonesia hanya mengincar 5% saja atau sekitar US$ 585 miliar.
"Kalau dilihat kemarin yang dipresentasikan total famili office ini US$ 11,7 triliun dana yang dikelola, kalau bisa kena 5% aja ditarik ke sini, ada angka US$ 500 miliar cukup besar dalam beberapa tahun ke depan," ungkap Sandiaga.
Luhut Pimpin Tim Family Office
Pemerintah sendiri makin serius ingin melakukan pengelolaan dana Family Office di Indonesia. Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan menterinya untuk melakukan rapat internal membahas hal itu. Sandiaga ikut di dalam rapat itu.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mengkaji bentuk regulasi untuk Family Office. Kajian bakal dilakukan selama sebulan ke depan.
"Tim akan dibentuk pak Menko (Marves) akan dikaji dalam bentuk regulasi dan segi kesiapan kita sehingga bisa dilaunching dan bisa dapatkan banyak dana-dana yang dikelola keluarga atau Family Office," ujar Sandiaga.
Indonesia mencontoh beberapa negara dalam pengelolaan Family Office ini. Mulai dari Singapura hingga Hong Kong.
"Diharapkan kita bisa tawarkan sesuatu seperti Singapura, Dubai, Hong Kong, ada daya tarik dari pengelolaan dana berbasis keluarga di Indonesia," jelas Sandiaga.
(hal/kil)