Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Indonesia berpotensi diterjang krisis kelaparan jika pemerintah tidak bisa menggenjot produk pangan, khususnya beras selama 3 bulan ke depan (Juli, Agustus, September).
Menurutnya krisis kelaparan ini bisa memengaruhi 7-16% penduduk. Dengan jumlah penduduk Indonesia pada 2024 ini mencapai 281.603.800 jiwa, artinya sekitar 19.712.266-45.056.608 jiwa rawan kelaparan.
"Ada 59 negara terancam rawan kelaparan, ada 10 negara sudah kelaparan. Saudara kita, kita cek tadi bertambah lagi ada 970 juta (orang) kelaparan saat ini. Ini ada beberapa negara, Kongo, Nigeria, Sudah, Afganistan, dan seterusnya. Ini kondisi kelaparan saat ini, Indonesia termasuk rawan, rentan kelaparan 7-16%" katanya dalam Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional Tahun 2024 di Kantornya, Selasa (25/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengatasi permasalahan ini Amran menyebut pihaknya sudah menyiapkan tiga program unggulan yang dapat membantu tingkat produksi pangan dalam negeri dan sudah berjalan. Yakni program pompanisasi sawah, program opla (optimalisasi lahan pertanian), dan terakhir program padi gogo.
Untuk program pompanisasi ia menyebut saat ini pemerintah sudah membagikan sekitar 24.000 unit pompa air ke wilayah-wilayah pertanian untuk segera dipasang. Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan 46.000 unit pompa lainnya yang siap untuk dibagikan ke berbagai daerah.
"Tapi tolong yang minta pompa dulu jangan yang tidak punya sungai, jangan yang sungainya sudah kering minta pompa. Apanya yang mau dipompa? Bapak mau saling pompa? Jangan, aku temukan di daerah 'mana pompanya?','ini pak','terus mana airnya?','kering pak', lah kenapa minta pompa?," ucapnya.
"Tolong yang ada mengalir air sepanjang tahun diprioritaskan, dan pak Dirjen (Alat dan Mesin Pertanian) jangan dibatasi ya. Tapi tolong yang tidak ada air jangan dulu minta pompa, jangan aji mumpung," tegas Amran.
Meski begitu Amran sadar betul jika ketiga program ini tidak bisa berjalan tanpa ada kerja sama dari lembaga pemerintahan lain, khususnya Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota.
Karenanya ia meminta dengan sangat agar setiap pemda dapat memantau dan turun langsung dalam mengamankan komoditas pangan di wilayahnya masing-masing.
"Bapak Ibu sekalian, tolong Kadis (Pertanian) Kabupaten, Anda ujung tombak. Tolong Kadis Provinsi, tolong sampaikan salam hormat saya kepada Bupati Gubernur kami komunikasi dengan Mendagri agar perhatian serius sektor pangan hari ini sangat kritis dan ini bisa berbahaya kalau kita tidak serius," pungkasnya.
(fdl/fdl)