Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan adanya dugaan kapal asing yang mengeruk pasir laut di perbatasan laut Indonesia. Namun, hingga kini KKP belum bisa menangkap kapal asing tersebut lantaran terhalang sejumlah kendala.
Meski begitu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Halid K Jusuf mengatakan pihaknya tetap mengejar pelaku tersebut karena termasuk praktik ilegal yang merugikan negara.
Dia bilang pihaknya telah melakukan penangkapan kapal asing yang mengeruk pasir laut pada tahun 2015-2016 silam. Pada saat itu, pihaknya menangkap 4 kapal asing dengan kerugian negara sekitar US$ 3,5 juta per kapal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita pernah waktu tahun 2015/2016 pernah tangkap di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Itu empat kapal saya stop yang mereka ini tuh kurang lebih US$ 3,5 juta satu kapalnya dengan (bobot angkut pasirnya) 300-3.000 ton meter kubik," kata Halid pada , Jumat (21/6/2024).
Untuk itu, pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan di laut. Apalagi sekarang pihaknya telah mempunyai teknologi yang cukup canggih sehingga dapat mendeteksi keberadaan kapal asing yang mengeruk pasir laut di perbatasan.
"Kalau dari aspek teknologi kita sudah mempunyai teknologi, kita punya pusat pengendalian untuk bisa mengawasi perairan kita di Indonesia baik itu kapal perikanan kapal niaga pun terdeteksi di pusat pengendalian kita," jelasnya.
Dari segi fasilitas, pihaknya mempunyai 34 kapal pengawas, dia pesawat udara untuk patroli, dan 94 kapal speed boat. Untuk sumber daya manusia, KKP mempunyai 400 lebih petugas pengawas dan nantinya akan dibantu juga dengan laporan dari masyarakat. Dengan fasilitas yang dimiliki KKP, dia menilai mampu mengejar pelaku praktek ilegal.
"Kita punya kurang lebih 400 pengawas wilayah pesisir dan pulau kecil, polsus kelautan, itu kita upayakan petugas penegakan hukum apabila mendapati hal serupa," imbuhnya.
Dia menekankan untuk mengejar hal tersebut, pihaknya tidak bisa sendirian. Dia pun akan lebih melakukan koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya, seperti TNI Angkatan Laut hingga kepolisian perairan dan udara (Polairud)
"Lebih banyak melaksanakan kegiatan koordinasi pengawasan, karena penjagaan pengawasan laut ini kan bukan hanya jadi kewenangan KKP, ada AL, ada Polairud, ada PSDKP yg menjadi organisasi kita memiliki kapasitas dan kapabilitas," terangnya.
(rrd/rir)