Masuknya perusahaan milik Elon Musk, Starlink, di Indonesia menuai polemik di tengah masyarakat. Hal ini juga menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil mendapat kritikan dari sejumlah anggota Komisi VI DPR atas masuknya Starlink ke Indonesia. Akan tetapi, Bahlil sendiri mengaku bahwa dirinya tak terlibat atas investasi tersebut.
"Terkait dengan Starlink Elon Musk, saya perlu jujur, saya tidak handle langsung Starlink. Saya juga tidak pernah tim saya juga tidak pernah untuk melakukan pembahasan teknis terkait dengan Starlink," kata Bahlil, di Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain dari data yang ia miliki melalui Online Single Submission (OSS), Bahlil mengaku tak bisa memberikan penjelasan tambahan. Ia juga takut malah menciptakan multi interpretasi menyangkut isu Starlink ini. Berdasarkan data tersebut, investasi yang digelontorkan Starlink ke Indonesia mencapai Rp 30 miliar.
"Saya jujur ini Starlink ini investasinya Rp 30 miliar, ini data OSS ya, tenaga kerjanya 3 orang yang terdaftar," ujarnya.
Lebih lanjut Bahlil menjelaskan, alasannya tidak terlibat langsung dalam investasi Starlink di Indonesia ialah karena saat ini izin bisa langsung keluar melalui OSS, tanpa harus bertemu langsung dengan menteri. Hal ini selama investor memenuhi aturan yang berlaku.
"Prinsipnya adalah, selama tidak menyalahi aturan, dan itu dibuka sesuai dengan aturan, maka kami akan melakukan proses. Tapi kalau ditanya kenapa dan bagaimana, itu posisi kami, karena jujur kami tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi kami tidak tahu," kata dia.
"Kalo kami ini hanya bagian pendaftaran untuk NIB-nya saja terus kemudian izin dasar aja dan itu keluar tanpa harus ketemu tim lewat OSS udah bisa, selama udah ada notifikasi dari kementerian teknis itu sudah jalan. Jadi kajian mungkin lewat kementerian teknis, mungkin. Oleh tim saya menyampaikan juga tidak pernah membahas hal ini secara teknis, jadi mungkin kementerian teknis," sambungnya.
Sebelumnya, kritikan tentang Starlink yang masuk ke Indonesia disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI-P Harris Turino. Ia mempertanyakan masuknya Elon Musk ke Indonesia dengan membawa Starlink. Padahal, sebelumnya investasi yang diharapkan dari Elon Musk ialah di bidang kendaraan listrik melalui Tesla.
"Mengenai Elon Musk, ini kaitannya dengan Pak Menteri juga. Karena Menteri Investasi gagal mendatangkan investasi Elon Musk berupa mobil listrik di Indonesia. Elon Musk memilih untuk membangun pabriknya di Vietnam, bahkan pabrik pun gagal masuk ke Indonesia," kata Harris, dalam Raker tersebut.
Harris juga menyoroti tentang Starlink yang telah diberi karpet merah oleh pemerintah RI. Padahal, banyak persyaratan operasi yang belum terpenuhi. Ditambah lagi, keberadaanya mengancam posisi operator-operator seluler yang ada di Tanah Air.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P Deddy Sitorus juga menyinggung tentang masuknya Starlink ke Indonesia. Bahkan berdasarkan dari rumor yang didengarnya, Starlink masuk demi agar Elon Musk datang meramaikan World Water Forum (WWF).
Di sisi lain menurutnya, saat ini provider-provider di Tanah Air tengah mengalami kondisi yang berat. Sekelas Telkomsel pun membutuhkan investasi yang besar untuk bisa membangun satelit.
"Lalu apakah nanti Starlink Ini bisa memberikan yang namanya dividen pajak yang lebih besar daripada Telkom dan Telkomsel kalau mereka bangkrut? bisa nggak Starling mempekerjakan anak-anak Indonesia lebih banyak daripada Telkomsel dan Indosat?," kata dia.
"Tapi kalau itu kemudian mengurangi kemampuan operator Telkomsel kita, notabenenya BUMN Kita kan harus mikir dulu Pak. Mau ke mana arahnya? belum lagi dari sisi national security Pak? Sekarang okelah bahwa mereka belum secanggih yang fiber optik tapi lama-lama akan ke sana," sambungnya.
(shc/kil)