Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan bisa mengumpulkan Rp 12,7 triliun piutang pajak pada 2024. Kewajiban itu akan ditagihkan kepada sejumlah wajib pajak yang tercatat memiliki tunggakan.
Demikian kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak DJP Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (10/6/2024).
"Target piutang pajak di 2024 Rp 12,7 triliun," kata Frans.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Frans menyebut beberapa ketetapan dan tindakan telah ditindaklanjuti hingga dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, pihaknya membentuk komite kepatuhan untuk melaksanakan penagihan perpajakan.
"Ada yang tertagih seluruhnya, ada yang baru terbayar sebagian. Namun demikian kami akan terus mengusahakan, ini sudah menjadi program kami untuk membentuk komite kepatuhan yang salah satunya adalah aspek-aspek penagihan dari perpajakan," tuturnya.
Berdasarkan laporannya, kinerja penerimaan pajak 2023 tumbuh 8,80% dan melampaui target 102,73%. Hal ini didukung oleh kinerja ekonomi domestik yang stabil serta keberhasilan aktivitas pengawasan DJP.
"D tengah tren penurunan harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global, penerimaan pajak tumbuh kuat dan melanjutkan capaian dua tahun sebelumnya, yaitu pencapaian di atas target dan buoyancy pajak di atas 1," bebernya.
Sejalan dengan itu, wajib pajak terdaftar wajib SPT selalu mengalami peningkatan di mana jumlahnya mencapai 19,27 juta pada 2023. Sejak 2020, penetapan wajib pajak wajib SPT diperketat dengan memperhatikan kualitas pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak terdaftar untuk masuk kategori wajib pajak wajib SPT.
(aid/ara)