Belakangan viral organisasi kemasyarakatan (ormas) agama Islam, Muhammadiyah menarik dana simpanan dan pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut buka suara terkait permasalahan tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memastikan tidak ada masalah yang terjadi antara bank BSI dan juga Muhammadiyah di balik penarikan dana tersebut. Menurutnya, bank syariah di Indonesia tidak hanya BSI saja, tapi karena nominalnya besar hal tersebut langsung menjadi sorotan publik.
Dia menilai penarikan dana tersebut lumrah terjadi. Dia bilang bank mempunyai dana yang cukup untuk mengembalikan dana yang sesuai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena apapun yang terjadi sekarang menjadi sorotan utama padahal bank syariah nggak cuma BSI, karena size yang berbeda sendiri menjadi persoalan. Ingin meyakinkan masyarakat tentu saja tidak ada isu terkait dengan BSI dan tidak terkait isu masalah bank syariah secara umum," kata Dian dalam Konferensi Pers RDK OJK yang disiarkan secara daring, Senin (10/6/2024).
Lebih lanjut, pihaknya tidak mengetahui secara detail mengenai alasan penarikan dana oleh Muhammadiyah. Dia bilang hal tersebut hanya diketahui oleh pihak terkait.
Dia pun mendorong kedua belah pihak, Muhammadiyah dan BSI untuk melakukan komunikasi. Apabila ada kesalahpahaman untuk segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi di publik.
"Terkait isu berkeembang hubungan antara BSI dengan nasabahnya Muhammadiyah ini di luar konteks kita. Kita itu tugasnya manajemen untuk profiling sesama komunikasi yang lebih baik dan intens, sehingga dianggap kesalahpahaman perlu segera diselesaikan,' jelasnya.
Di sisi lain, dia melihat BSI dapat bersaing secara sehat, baik dengan bank konvensional maupun sesama bank syariah. Dia berharap perkembangan bank syariah dalam negeri dapat dipercepat sehingga banyak bank syariah yang tumbuh besar selevel dengan BSI.
Diberitakan sebelumnya, Muhammadiyah mengalihkan semua dana dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI) ke bank lain. Total pengalihan dana tersebut dikabarkan mencapai Rp 13 triliun.
Pengalihan dana itu tertuang dalam Memo Muhammadiyah Nomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana yang dikeluarkan pada 30 Mei 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas mengatakan pengalihan dana ini dilakukan agar meminimalkan persaingan antara bank-bank syariah lainnya.
Pasalnya, selama ini pusat penyimpanan dana ormas tersebut terlalu terpusat di BSI, sedangkan di bank lain masih terbilang sedikit. Hal inilah yang dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk) dan bisnis.
"Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kita inginkan," kata Anwar dikutip dari Antara, Kamis (6/6/2024).
Sementara itu, Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan pihaknya terus berkomitmen untuk selalu melayani dan mengembangkan ekonomi umat dengan berkolaborasi bersama mitra strategis dan pemangku kepentingan. Selain itu, dia juga menyebut BSI terus berupaya untuk memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan dengan prinsip adil, seimbang, dan bermanfaat sesuai dengan syariat Islam.
"Terkait pengalihan dana oleh PP Muhammadiyah, BSI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam upaya mengembangkan berbagai sektor ekonomi umat. Terlebih bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi bangsa," kata Wisnu, dikutip dari Antara, Kamis (6/6/2024).
Wisnu menyebut BSI terus berkomitmen menjadi lembaga perbankan yang melayani semua kalangan masyarakat, baik institusi maupun perorangan dan memberikan pelayanan terbaik sekaligus berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Pihaknya juga berupaya menjadi bank yang modern dan inklusif dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.
(rrd/rir)