Pemerintah Indonesia punya visi besar untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) dan mencapai Indonesia Emas di 2045. Untuk mewujudkannya, efisiensi jumlah bank di Indonesia dipandang sebagai salah satu langkah strategisnya.
Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC)Achmad Deni Daruri mengatakan merger antar bank di Indonesia, tidak bisa dihindari di masa depan. Hal ini lantaran persaingan di bidang perbankan semakin ketat.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2024 jumlah bank di Indonesia mencapai 106 bank umum. Menurut Deni, Indonesia cukup mengoperasikan 25 bank umum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Merger tersebut akan kehilangan arah perbaikan perbankan nasional yang tepat jika mengabaikan sifat masing-masing bank. Semakin sama perilaku dari bank-bank yang akan merger, semakin mudah adaptasi yang dilakukan oleh bank hasil merger tersebut," kata Deni, dalam keterangan tertulis, Senin (10/6/2024).
Menurutnya, sifat-sifat bank pada akhirnya harus menjamin agar perbankan di masa depan mampu bersaing secara sehat. Hal ini pun tercermin dalam besaran variabel Total Factor Productivity (TFP), Technical Efficiency, dan skala ekonomis.
"Ketiga variabel itu merupakan necessary condition variables yang juga harus didampingi sufficient condition variables, yaitu average costs, marginal costs, net interest margin (NIM), return on assets (ROA), dan return on equity (ROE)," ujarnya.
Baca juga: KB Bank Raih Peringkat International Setara Sovereign Credit Rating
Berdasarkan variabel daya saing perbankan, lanjutnya, dilakukan skenario pengelompokan merger bank-bank di Indonesia. Dari sana, muncul 25 pengelompokan merger antara bank-bank yang memiliki sifat-sifat perilaku produksi yang hampir sama.
"Merger bank yang mempertimbangkan persamaan sifat perilaku bank dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam hal peningkatan kinerja dan efisiensi operasional," tuturnya.
Deni menilai, perilaku bank sebelum merger, seperti kebijakan kredit, pengelolaan risiko, dan inovasi layanan, dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesamaan dan potensi sinergi. Misalnya bank yang memiliki perilaku serupa dalam hal manajemen risiko, dapat mengintegrasikan sistem mereka dengan lebih mulus, mengurangi redudansi, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko secara keseluruhan.
Selain itu, menurutnya bank dengan filosofi layanan pelanggan yang serupa dapat menyatukan budaya perusahaan dengan lebih efektif, menciptakan pengalaman pelanggan yang kohesif dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
"Ini juga dapat mempercepat proses inovasi layanan, karena kedua bank mungkin sudah memiliki jalur pengembangan yang serupa, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan penelitian dan pengembangan yang telah ada untuk membawa produk baru ke pasar dengan lebih cepat," papar Deni.
Dari perspektif operasional, lanjutnya, merger antara bank dengan perilaku operasional yang serupa dapat menghasilkan efisiensi biaya yang signifikan. Penggabungan operasi back-office misalnya, dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan margin keuntungan. Ini juga memungkinkan bank yang telah merger mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif, memprioritaskan investasi dalam teknologi atau area pertumbuhan yang menjanjikan.
Selain itu, dalam hal strategi bisnis, menurutnya bank yang memiliki pendekatan serupa terhadap ekspansi pasar atau diversifikasi produk dapat memanfaatkan merger untuk memperkuat posisi mereka di pasar yang ada atau memasuki pasar baru dengan lebih efektif.
"Sinergi strategis ini dapat menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat dan memperluas jangkauan geografis bank yang telah merger. Merger juga dapat memperkuat kemampuan bank untuk menangani perubahan regulasi dan lingkungan ekonomi yang dinamis," kata Deni.
Di samping itu, menyangkut potensi PHK akibat merger menurutnya Pemerintah Indonesia perlu belajar dari Singapura yang telah terlebih dahulu melakukan merger bank. Strategi penyaluran karyawan yang terkena PHK akibat merger bank pemerintah di Singapura biasanya melibatkan beberapa langkah kunci.
"Pertama, pemerintah sering kali bekerja sama dengan lembaga pelatihan untuk menyediakan program reskilling dan upskilling, memastikan bahwa karyawan yang terkena dampak dapat meningkatkan keterampilan mereka dan tetap relevan di pasar kerja," papar dia.
Kedua, ada inisiatif pencocokan pekerjaan yang dilakukan oleh agensi tenaga kerja pemerintah, yang membantu mantan karyawan menemukan peluang kerja baru di sektor yang sedang berkembang atau memiliki kekurangan tenaga kerja.
"Ketiga, seringkali ada dukungan finansial sementara bagi karyawan yang terkena PHK, memberikan mereka waktu untuk mencari pekerjaan tanpa tekanan finansial yang berlebihan," jelas dia.
(kil/kil)