Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran negara untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun depan. Tahun depan sendiri pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah dimulai, anggaran pun akan disusun langsung oleh pemerintah baru.
Moeldoko menjelaskan, pembangunan IKN adalah program yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maka dari itu pasti pemerintah berikutnya pun akan memprioritaskan program tersebut.
Hanya saja soal besarannya Moeldoko enggan bicara banyak. Menurutnya hal itu akan menjadi wewenang pemerintah berikutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pastinya itu (pembangunan IKN) masuk dalam RPJP ya. Hanya besarannya (anggaran IKN) nanti disesuaikan. Bahwasanya itu masih dalam dokumen strategis negara pasti ada itu IKN. Gitu lho. Bagaimana nanti pemerintah yang akan datang akan berhitung bagaimana kemampuan APBN," beber Moeldoko ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).
"Aku tidak tahu persis besarannya, tapi alokasi (anggaran IKN) sudah ada," tegasnya lagi.
Sejak 2022, dalam catatan , sejauh ini pemerintah menganggarkan Rp 72,5 triliun untuk pembangunan IKN. Rinciannya tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp 27 triliun. Nah tahun 2024 ini biaya pembangunan IKN dianggarkan paling besar, yaitu mencapai Rp 40 triliun.
Eks Panglima TNI itu menyatakan besaran anggaran IKN di pemerintahan baru mulai tahun 2025 akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritasnya. Moeldoko menyinggung soal fleksibilitas dalam penentuan anggaran IKN.
"Semuanya tergantung dari pemerintah baru melihat prioritasnya. Besarannya itu bisa asas flexibility melihat kebutuhan dan prioritasnya," beber Moeldoko.
"Bukan saya kan yang lihat prioritas atau tidak. Pemerintah baru yang nanti lihat, bukan saya katakan nanti turun," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mau memastikan apakah tahun depan biaya khusus untuk pembangunan IKN masih akan dianggarkan atau tidak.
Ketika ditanya ihwal dana pembangunan IKN di 2025, dia hanya mengatakan hal ini akan diketahui saat pembacaan Nota Keuangan APBN 2025 pada 16 Agustus mendatang.
"Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kita akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya," beber Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin kemarin.
(hal/das)