Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disebut sudah bertemu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Lantas, apa saja yang dibahas?
Informasi pertemuan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dengan Kementerian PUPR diungkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah. Tapi, Zainal mengaku tidak hapal kapan komunikasi dilakukan.
"Mestinya sudah," kata Zainal di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Zainal mengaku tidak tahu isi pembicaraan, pembahasan, program, maupun proyek infrastruktur mana saja yang dibahas antara kedua pihak. Meskipun demikian, ia meyakini bahwa tim transisi tentu memiliki daftar program mana saja yang akan diprioritaskan.
"Ya, pasti mereka punya, teman-teman tim transisi yang punya prioritas mana yang harus dibicarakan lebih awal," jelasnya.
Adapun untuk penganggaran program-program PUPR yang akan dilanjutkan tahun depan, hal itu disebut Zainal sudah dilaporkan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penyampaian dilakukan secara formal di DPR pada 6 Juni 2024.
"Seperti yang dilaporkan di DPR kemaren," jelasnya.
"Kalau anggaran, kita kan bicara formalnya yang DPR kemarin," sambungnya.
Sebelumya berdasarkan catatan , Kementerian Keuangan dikabarkan sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satu program yang dibahas adalah Makan Bergizi Gratis.
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran, Thomas Djiwandono mengatakan, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun pada 2025 sudah disepakati oleh Prabowo.
"Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti, itu juga penting digarisbawahi, kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakti tetap harus melewati siklus APBN," ucap Thomas, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Thomas, menegaskan pihaknya telah berkomunikasi secara intens dengan Kemenkeu selama dua bulan.
"Saya dan tim ekonomi sudah hampir 2 bulan bekerja erat dengan Kemenkeu, Ibu Menteri, Wamen, Dirjen-Dirjen dan sebagainya, jadi ini proses yang sebetulnya alami dan tersinkron," ujarnya.
(das/das)