Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, mengaku terus berkomunikasi dengan Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik, untuk menyelesaikan persoalan 2.086 hektare lahan di IKN.
"Iya, kita lebih cepat lebih baik. Telepon terus dengan pak (Pj) Gubernur (Kaltim)," ungkap Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (21/6/2024).
Menurut Basuki komunikasi terus dilakukan, sebab pada 27 Juni ini Pemprov Kaltim dijadwalkan melakukan sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK) Plus. PSDK adalah skema ganti rugi yang ditawarkan bagi masyarakat terdampak di IKN berupa ganti rugi tanam tumbuh dan relokasi rumah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah ini kalau yang sekarang, yang PSDK sudah tinggal menunggu sosialisasi dari Gubernur (Kaltim). Ya, jadi sudah PSDK Plus," katanya.
Basuki kemudian menjelaskan, bahwa rincian mengenai ganti rugi sendiri akan tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltim. Seluruh anggaran ganti rugi berasal dari Kementerian PUPR. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan SK Gubernur tersebut sudah atau belum diterbitkan.
Di sisi lain, Basuki menjelaskan bahwa PUPR akan membangun total 91 hunian bagi 91 kartu keluarga yang terdata terdampak IKN. Jenis bangunannya bisa berupa rusun atau landed house alias rumah tapak.
Basuki kemudian menjelaskan salah satu lokasi dari 2.086 hektare lahan yang belum clear terletak di Tol Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Tol Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI yang terletak di dekat pintu masuk Bandara VVIP IKN.
Sementara lokasi lainnya, adalah lahan akses jalan menuju Masjid Negara IKN, serta lahan tempat pengendalian kawasan banjir Bendungan Sepaku - Semoi. Dengan sosialisasi PSDK plus yang terlaksana pada akhir bulan ini, Basuki berharap persoalan 2.086 hektare lahan bisa selesai pada Juli 2024.
(das/das)