Sebanyak 2.806 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengaku memang masalah-masalah tertentu yang belum dapat diselesaikan.
AHY, sapaan akrabnya, mengatakan memang masih ada masyarakat yang menempati lahan tersebut. Dia bilang pihak Otorita IKN (OIKN) telah menyediakan beberapa skema untuk mengatasi persoalan tersebut, mulai dari relokasi, penanganan dampak ke masyarakat (PDSK), hingga uang ganti rugi.
"Nah dari ada 2086 hektar yang masih dinyatakan belum clear and clean jangan sampai ada yang masih menduduki masyarakat kemudian belum ditangani dengan baik dan sesuai aturan lalu dihantam saja, tidak boleh seperti itu. Intinya, OIKN akan segera menuntaskan ini karena uang penggantian untuk ganti rugi bagi masyarakat atau ada skema penanganan dampak sosial ke masyarakat itu semacam uang kerohiman," kata AHY dalam acara 100 Hari Kinerja, Jakarta, Jumat (7/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AHY menekankan terkait penggantian rugi itu akan dikelola dan dilakukan oleh OIKN. Dia juga sempat menanyakan perihal uang ganti rugi yang belum turun kepada Wakil Menteri ATR/BPN sekaligus Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni.
Dia menyebut memang ada beberapa masalah terkait. Namun, dia tidak bisa menjelaskan karena bukan kewenangannya. Menurutnya, permasalahan tersebut bukanlah serumit yang dipikirkan orang-orang. Dia menegaskan pihaknya akan segera menerbitkan sertifikat asalkan lahan tersebut sudah clear and clean.
"Tapi sekali lagi ini di luar dari kewenangan ATR/BPN karena uang penggantian itu saat ini saat ini dikelola oleh OIKN. Memang apa masalahnya kok belum dijalankan dengan baik? Ya memang ada masalah-masalah tertentu pendeknya tinggal dieksekusi dengan baik," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah memimpin rapat soal pembebasan lahan di IKN. Keputusan rapat itu yang hanya tinggal dieksekusi, tapi tak dijalankan Kepala Otorita IKN saat itu.
"Masalah lahan saya sudah pimpin rapatnya, tinggal eksekusi, eksekusi aja nggak bisa, ya gimana," kata Luhut ditemui di Menara Global, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).