Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun buka suara soal isu lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut belum jelas oleh Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga, membenarkan kabar tersebut. Ia menjelaskan masih ada lahan yang memang belum jelas di IKN.
Berdasarkan catatannya, sejumlah lahan yang belum jelas itu terletak di lokasi pengendali banjir Sepaku 2,75 hektare. Kemudian di sekitar Jalan Tol 6A dan 6B. Lokasi lainnya adalah akses menuju Masjid di IKN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu bagian yang 2.000 (hektare) itu," ucap Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2024).
Danis kemudian membeberkan sejumlah penyebab total 2.086 tersebut belum jelas. Salah satunya adalah Tol 6A dan 6B. Di wilayah itu, ia menjelaskan masih ada masyarakat yang tinggal di atas tanah yang berstatus Aset dalam Penguasaan (ADP).
"ADP tuh aset dalam penguasaan kayak tanah negara, kan nggak boleh 'kita ini tanah milik negara atau milik masyarakat?', itu yang perlu diperjelas aspek hukum, nggak bisa sekaligus. Banyak lah permasalahannya," jelasnya.
Danis pun tak menampik bahwa faktor belum jelas-nya lahan akan berdampak terhadap kecepatan pembangunan IKN Nusantara. Oleh sebab itu, ia menjelaskan pemerintah sedang berupaya menuntaskan persoalan tersebut.
"Oh iya, kan pak AHY dapat tugas untuk menyelesaikan itu juga," pungkasnya.
Sebelumnya, berdasarkan catatan , AHY mengatakan ada 2.068 lahan yang statusnya belum jelas di IKN. Ia mengungkap itu usai melakukan pembahasan rapat internal terkait pembangunan IKN bersama Presiden Joko Widodo.
"Tentu kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektare, yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN," kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Dia menuturkan status tanah tersebut belum jelas karena masih ada masyarakat setempat yang menghuni. Oleh sebab itu, dia melaporkan situasi ini kepada Presiden Jokowi.
(kil/kil)