matraciceni.com

Kakao dan Kelapa Dikelola Badan Pengelola Sawit, Bakal Ada Iuran Baru?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Foto: Aulia Damayanti/

Jakarta -

Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) dapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Badan pengelola dana sawit itu diminta untuk ikut mengelola komoditas kakao dan kelapa.

Hal ini diputuskan Jokowi dalam rapat internal mengenai pengembangan komoditas kakao dan kelapa. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan ada pungutan baru dalam bentuk apapun kepada pengusaha kakao dan kelapa.

Pasalnya kebanyakan pengusaha kakao dan kelapa adalah petani kecil. Maka dari itu pungutan baru tidak akan dibebankan kepada pengusaha kakao dan kelapa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena gini, kalau hanya kelapa saja, kakao saja, kan itu petani rakyat ya dan sekarang lagi sunset, lagi turun, kakaonya. Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan nggak mungkin, berat kan," tutur Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Selama ini BPDPKS bertugas untuk menghimpun dana pungutan ekspor dari pengusaha kelapa sawit yang mau menjual komoditas ke luar negeri. Terakhir, pungutan sawit sepanjang 2023 mencapai Rp 32,42 triliun.

ADVERTISEMENT

Dari dana itu, BPDKPS ditugaskan untuk membuat program pengembangan kelapa sawit, mulai dari program peremajaan sawit rakyat, program hilirisasi sawit menjadi biodiesel, dan riset soal produk kelapa sawit.

Artinya dengan tugas baru ini, dana sawit yang dihimpun dari pengusaha kelapa sawit bakal dikucurkan juga untuk mengelola kakao dan kelapa.

Tambahan Dana ke BPDPKS

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan BPDPKS akan mendapatkan dana tambahan dengan adanya tugas baru ini.

Bukan dari pungutan ke pengusaha sawit, melainkan dari bea keluar kakao yang bisa dikonversi menjadi pajak ekspor. Jumlahnya sendiri berkisar 0-15% dari harga kakao, per tahunnya jumlahnya bisa mencapai Rp 46,9 juta.

"Kalau untuk kakao kan sekarang sudah ada namanya bea keluar yang besarnya 15%. Nah, bea keluar itu akan dikonversi menjadi pajak ekspor. Pada saat dia dikonversi menjadi pajak ekspor itu kan bisa menjadi dikelola oleh BPDPKS," ujar Airlangga usai menghadiri rapat yang sama dengan Zulhas.

Sementara itu untuk komoditas kelapa sampai saat ini memang belum ada bea ekspornya. "Yang kelapa sementara ini belum. Kita belum bicara pajak ekspor, kita lihat lagi," sebutnya.

(hal/rrd)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat