Pemerintah berencana akan membuka ruang untuk update data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) setiap empat bulan sekali. Dengan demikian, para petani yang belum kebagian pupuk bersubsidi dapat bernafas lega.
Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, periode pertama dari update data ini dimulai tanggal 5 sampai dengan 18 Juni 2024. Petani yang belum mendapatkan pupuk bersubsidi karena tidak terdata di RDKK 2024 bisa memanfaatkan ruang ini untuk mendaftar ke dalam RDKK dengan menghubungi penyuluh di wilayah kecamatannya masing-masing.
Menurutnya, salah satu poin penting dari perubahan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 menjadi Permentan 01/2024 ialah data RDKK dapat dievaluasi di tahun berjalan atau setiap caturwulan sekali. Sedangkan di beleid sebelumnya, data ini tidak bisa diubah di tahun berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Update yang dijadwalkan hingga tanggal 18 Juni mendatang adalah update perdana. Ini merupakan kesempatan bagi petani yang belum masuk RDKK agar bisa ter-input. Untuk itu segera hubungi penyuluh terdekat yang ada di setiap kecamatan," kata Tri Wahyudi, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).
Agar bisa terdata di RDKK dan menjadi penerima manfaat pupuk bersubsidi, petani perlu memenuhi beberapa syarat. Sesuai Permentan 01/2024, petani tersebut harus menggarap lahan maksimal 2 hektare dan tergabung dengan Kelompok Tani (Poktan).
Selain itu, petani juga harus masuk ke dalam kategori usaha tani subsektor tanaman tertentu, seperti pangan padi, jagung, atau kedelai. Selain itu juga subsektor tanaman hortikultura cabai, bawang merah, dan bawang putih, ataupun subsektor perkebunan tebu rakyat, kakao, dan kopi.
Di samping itu, update RDKK yang saat ini dilakukan Pemerintah tidak hanya meng-input petani yang sebelumnya tidak terdata di RDKK. Petani juga bisa menambahkan luas lahan dan pupuk pada musim tanam tertentu yang sebelumnya tidak masuk ke dalam RDKK.
"Untuk dua perubahan ini akan ada verifikasi dan persetujuan berjenjang, sampai dengan kepala dinas pertanian setempat," imbuhnya.
Update selanjutnya adalah penambahan volume pupuk bagi NIK eksisting yang telah terdaftar dengan batas maksimal dosis rekomendasi. Berdasarkan informasi terakhir, pembaruan volume pupuk organik bagi NIK eksisting yang telah terdaftar sesuai dosis rekomendasi wilayah.
"Permentan 01/2024 juga menambah jenis pupuk yang disubsidi, yaitu memasukkan kembali pupuk organik ke dalam skema subsidi. Sebelumnya pupuk yang disubsidi hanyalah Urea, NPK dan NPK formulasi khusus kakao," ujarnya.
Pemerintah juga memberikan kemudahan pada proses penebusan pupuk bersubsidi yaitu petani cukup datang ke kios dan membawa KTP. Apabila petani berhalangan datang ke kios untuk bertransaksi, penebusan sudah bisa diwakilkan oleh keluarga atau kelompok tani dengan membawa surat kuasa.
Perubahan kebijakan di Permentan 01/2024 ini memudahkan bagi petani yang mungkin sudah lanjut usia (lansia) atau terkendala transportasi sehingga tidak memungkinkan datang ke kios. Ini juga sekaligus menjadi solusi bagi petani yang alih lahan.
Sementara untuk memudahkan penebusan, Pupuk Indonesia juga melengkapi kios dengan aplikasi iPubers. Aplikasi ini hasil sinergi antara Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian.
(shc/kil)