Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI sepakat menurunkan anggaran subsidi dari Rp 204,5 triliun menjadi Rp 203,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dengan demikian terjadi penurunan sebesar Rp 1,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran subsidi energi tersebut menurun karena mengikuti perubahan kurs rupiah yang disepakati dalam APBN 2025, yakni dari Rp 16.100/US$ menjadi Rp 16.000/US$.
"Subsidi (energi) berubah mengikuti (asumsi nilai tukar) rupiah dalam kesepakatan Panja, dari Rp 16.100 menjadi Rp 16.000 (per dolar AS)," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI tentang Penetapan Postur Sementara RUU APBN 2025, Rabu (4/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggaran subsidi energi tersebut terdiri untuk subsidi jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu sebesar Rp 26,7 triliun atau tetap, subsidi liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram mencapai Rp 87 triliun, turun dari rencana sebelumnya Rp 87,6 triliun.
Kemudian anggaran subsidi listrik di 2025 disepakati senilai Rp 89,7 triliun, turun dari rencana sebelumnya Rp 90,2 triliun. Berbagai anggaran ini akan digelontorkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
Seperti diketahui, nilai tukar menjadi salah satu komponen yang memengaruhi besaran subsidi energi karena Indonesia mengimpor minyak dan gas. Transaksi impor dilakukan dengan mata uang dolar AS sehingga jika nilai tukar rendah, anggaran subsidi yang dikeluarkan pun menjadi lebih kecil dan sebaliknya.
"Dengan demikian total subsidi energi berdasarkan keputusan atau kesepakatan di panja A Rp 203,4 triliun, ini turun Rp 1,1 triliun dari yang kami usulkan di RAPBN 2025 karena tadi kursnya dari Rp 16.100 ke Rp 16.000," jelas Sri Mulyani.
Simak Video: Pemerintah Diminta Alihkan Subsidi Energi ke Sektor Tepat Sasaran
[Gambas:Video 20detik]