matraciceni.com

Tak Hanya Nikel-Timah, Sri Mulyani Ingin Emas Sampai CPO Terpantau Simbara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati gelar jumpa pers pemaparan APBN. Menurut Sri Mulyani APBN surplus Rp 75,7 triliun sampai April 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Andhika Prasetia)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) dapat mencakup tata kelola seluruh komoditas mineral. Bahkan termasuk minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

"Kita harapkan seluruh mineral akan masuk (dalam Simbara), bahkan termasuk CPO," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Perluasan Simbara untuk komoditas lainnya juga disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. Dari awalnya batu bara dan kini diperluas ke komoditas nikel dan timah, ke depan akan dilanjutkan ke komoditas lainnya seperti bauksit, emas dan tembaga.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di tahun-tahun yang akan datang kita akan terus mengembangkan dan memperbaiki Simbara termasuk untuk komoditas lainnya seperti bauksit, emas dan tembaga," beber Isa.

Kembali ke Sri Mulyani, ia menyebut penerapan Simbara akan memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA) melalui integrasi sistem. Dengan Simbara, pemerintah dapat meningkatkan pelayanan, memperkuat pengawasan, serta optimalisasi penerimaan negara.

ADVERTISEMENT

"Ini menciptakan proses bisnis yang tidak ruwet, tapi justru memudahkan. Masing-masing K/L tidak membuat aturan sendiri-sendiri tanpa melakukan sinergi karena pada akhirnya kita berhadapan dengan perusahaan yang sama, untuk komoditas yang sama, orang yang sama dan barang ini akan berjalan dengan dokumentasi dan aliran uang yang sama," beber Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengingatkan bahwa komoditas minerba menjadi luar biasa vital dan menempatkan Indonesia dalam posisi strategis. Oleh karenanya, pengelolaannya tidak mungkin dilakukan oleh satu kementerian dan sinergi serta kolaborasi menjadi sebuah keharusan.

"Pengusaha tidak bisa kemudian 'oh kalau kementerian ini kayaknya kuat, kita pergi ke kementerian lain yang masih bisa dilobi'. Dengan sistem ini kita bekerja rapi, konsisten, tegas dan berwibawa tanpa menyusahkan perusahaan karena perusahaan sudah tahu kewajiban mereka," pungkas Sri Mulyani.

(aid/das)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat