Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kementerian dan lembaga (K/L) mempercepat implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara). Sistem ini akan digunakan untuk transaksi nikel dan timah.
Arahan Luhut itu dibahas dalam Rakor Progres Imlementasi Simbara untuk Komoditas Nikel Timah, Senin (10/6/2024), Luhut meminta semua K/L segera berkoordinasi agar Simbara bisa diimplementasikan untuk dua komoditas itu.
Luhut juga mengingatkan K/L berkerja cepat, tidak ragu, dan segera melaporkan jika ada oknum menghambat percepatan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita bisa kok, anda hebat-hebat kok, jangan ragu-ragu hajar aja, saya yang perintah. Tidak peduli mau pangkatnya apa, kecuali pangkatnya lebih tinggi dari saya, ya," kata Luhut dikutip dari akun Instagram @luthu, Senin (10/6/2024).
Luhut kemudian mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan perintah agar Simbara bisa diimplementasikan untuk nikel dan timah secepat mungkin sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024.
Jokowi pun meminta hal itu dibahas lewat rapat terbatas (Ratas) dan dilaksanakan pekan depan, tapi Luhut meminta diberi waktu dua pekan untuk menyelesaikan hal tersebut.
"Presiden sudah minta sama saya tadi 'Pak Luhut sebelum term saya selesai ini harus semua selesai', saya bilang sudah pak, akan kita selesaikan. Sekarang ayo kita ramai-ramai kerubutin, kalau kurang orang kita bisa perbantukan nanti," jelasnya.
Menurut mantan Danjen Kopassus itu, Simbara dapat memberi berbagai manfaat dalam tata kelola mineral dan batu bara (minerba) tanah air. Mulai optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, sampai efektivitas pengawasan bersama antar K/L. Luhut mengatakan bahwa Simbara dapat membuat penerimaan negara meningkat Rp 6,5 triliun.
"Apalagi nanti kalau Kemenkeu bisa masuk sekaligus nanti bisa diperbaiki, ini usulan saya nanti, semua pengeluaran IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari pertambangan itu harus align dengan sistem yang ada di simbara. Berapa luasnya, jumlah cadangannya, berapa produksi, nanti RKAB-nya pun gitu, menyesuaikan itu. Jadi jangan nanti sudah dia habis, masih dikeluarin RKAB-nya juga, atau diambil lah nanti dari tempat lain, itulah yang membuat penerimaan negara jadi kacau," bebernya.
Di sisi lain, ia menjelaskan sudah enam bulan persoalan itu belum selesai. Luhut pun mengaku sudah menelepon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, untuk menuntaskan hal itu.
Luhut pun mendorong berbagai K/L segera menuntaskan upaya integrasi Simbara tersebut. Dia meminta K/L tidak ragu untuk mengontak dirinya jika ada masalah atau sesiapapun berusaha menghambat upaya pemerintah untuk mempercepat implentasi Simbara.
"Jadi dalam perjalanan, kalau ada masalah sana-sini, kalian bisa kontak sama deputi saya, pak Seto. Siapapun yang menghambat-hambat di bypass aja, nanti beritahu ke saya kalau memang ada orang yang mau merusak. Negeri ini masih banyak orang baik kok," pungkasnya.
Simak juga Video 'Jokowi Tunjuk Luhut Urus Bulog untuk Akuisisi Perusahaan Beras di Kamboja':
[Gambas:Video 20detik]