matraciceni.com

Keputusan pemerintah mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola tambang tidak diterima semua pihak. Beberapa ormas keagamaan menyatakan menolak ambil bagian untuk mengelola tambang.

Terkait ini, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara. Bahlil mengaku menghargai setiap perbedaan pendapat sebab Indonesia merupakan negara demokrasi.

Oleh karena itu, saat ada ormas keagamaan yang menyatakan menolak Bahlil tidak keberatan. Namun, dengan komunikasi yang baik ia percaya kesalahpahaman soal maksud pemerintah bisa diselesaikan.

"Kalau ditanya ada yang menolak ada yang menerima biasa saja. Kalau menolak nggak apa apalah, kita hargai. Feeling saya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, semua akan diselesaikan dengan komunikasi baik-baik," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).

Mantan Ketua Umum HIPMI itu mengakui pemerintah belum menjelaskan semua pertanyaan soal kebijakan ormas keagamaan bisa kelola izin tambang.

Ia turut merespons ucapan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015 Din Syamsuddin yang meminta organisasinya menolak tawaran izin tambang. Bahlil menyebut akan melakukan penjelasan mengenai niat pemerintah.

"Pak Din juga kan senior saya, abang-abang kami semua, bisa lah kami jelaskan baik-baik," sebutnya.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara belum lama dikeluarkan. Namun muncul persepsi di masyarakat yang mengaburkan maksud dari pemerintah.

"Baru ini keluar PP berdasarkan persepsi masing-masing, akhirnya kabur semua kan. Tapi mudah-mudahan penjelasan ini insya allah clear. Ada ormas katakanlah tidak butuh, ya tidak apa-apa. Masa kita paksa orang yang kita tidak butuh? Kita prioritas yang membutuhkan, ya simple," tutur Bahlil.

Sebelumya, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyatakan tidak akan mengajukan izin kelola tambang. Ketua KWI dan Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menyebutkan hal itu bukan menjadi wilayahnya.

"Saya tidak tahu kalau ormas-ormas yang lain ya, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya," tegasnya.

Dalam konferensi pers, Bahlil terlihat heran ada pihak yang mempersoalkan pemberian izin kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola tambang. Setelah dulu dikritik karena memberi izin usaha pertambangan (IUP) hanya kepada konglomerat dan investor asing, kini kebijakan ormas bisa mengelola tambang justru diributkan.

"Kamu ingat dulu saya waktu masuk jadi Kepala BKPM, saya dikritik habis-habisan. Kenapa IUP hanya dikasih ke konglo-konglo, IUP hanya dikasih asing. Sekarang kita mau kasih ke organisasi kemasyarakatan ribut pula. Maunya apa sih sebenarnya?" tanya Bahlil.

Konteks pembicaraan Bahlil adalah merespons pihak yang mengaitkan pemberian izin kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan motif politik. Bahlil menegaskan ajang Pilpres sudah selesai dengan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi kalau (pilpres) selesai mah selesai aja lah. Itu mah mohon maaf ya, lebay lah kira-kira. Saya nggak mau lah dikait-kaitkan, karena ibu saya ini NU, jangan anaknya udah jadi menteri investasi, selesai jadi menteri apa yang kita kasih kan," pungkasnya.